Tempointeraktif.com - Tunggakan Listrik Pemerintah Kota Pekanbaru Membengkak

Kamis, 30 Agustus 2007.


Tunggakan Listrik Pemerintah Kota Pekanbaru Membengkak
Kamis, 30 Agustus 2007 | 17:41 WIB
TEMPO Interaktif, Pekanbaru:Panitia Anggaran DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan tunggakan listrik Pemerintah Kota yang melonjak menjadi Rp 15 miliar. Jumlah tunggakan ini dinilai terlalu besar dan sebuah pemborosan. Sebelumnya anggaran pembayaran listrik pada kisaran Rp 1 miliar.

"Kami menilai anggaran yang diajukan itu terlalu besar dan patut dipertanyakan. Soalnya setiap tahun ada anggaran pembayaran listrik, lalu kenapa tiba-tiba anggarannya melonjak tajam," ujar Ketua Panitia Anggaran DPRD Pekanbaru, Haris Junaidi, Kamis (30/8)

Menurut Haris, nilai itu diketahui berdasarkan ajuan Pemerintah Kota dalam biaya rutin APBD Pekanbaru 2007. Di samping besarnya tunggakan, kata Haris, masalahnya juga lebih pada pola pembayaran yang menggunakan pola hitungan jumlah titik yang ada.

"Hitungan pembayaran listrik dengan pola jumlah titik jelas lebih mahal. Mestinya dihitung berdasarkan meteran sebagaimana lazimnya. Kita minta agar pola pembayaran ini dievaluasi," tambah Haris.

Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah, membantah tunggakan listrik sebesar itu. "Nilainya tidak sebesar itu. Mungkin salah ketik. Nanti kita cek lagi," ujarnya.

Herman mengatakan tunggakan Pemko atas rekening PLN berkisar Rp 1-2 miliar. Selain itu, setiap tahunnya Pemko menganggarkan pembayaran dan tidak menunggak tahunan.

Sementara itu, Koordinator Riau Sosio Audit, H Zakirman, mengungkapkan kecurigaannya atas besaran nilai pembayaran listrik Pemko Pekanbaru itu. Menurut Zakirman, apa yang dipertanyakan DPRD atas tunggakan listrik itu harus diselidiki dan patut dicurigai. "Sangat tidak masuk akal ada kesalahan pengetikan dalam pengajuan anggaran rutin yang dikerjakan oleh Tim Eksekutif. Ini patut dicurigai," ujarnya.

Menurut Zakirman, pada pengajuan APBD tahun 2006 diketahui mata anggaran pembayaran listrik hanya pada kisaran Rp 1 Miliar. Pengajuan anggaran sebesar Rp 15 miliar itu menunjukkan buruknya kinerja pemerintah. "Seperti main-main saja. Tapi ini bisa jadi sebuah modus baru dalam membobol anggaran. Untungnya DPRD jeli. Bukan tidak mungkin dana sebesar itu bobol," ujarnya.

Jupernalis Samosir