Tempointeraktif.com - Pegawai Negeri Mangkir Berjemaah

Senin, 30 Oktober 2006.


Pegawai Negeri Mangkir Berjemaah
Senin, 30 Oktober 2006 | 21:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Libur Lebaran sepekan lebih rupanya belum cukup bagi sebagian pegawai negeri. Buktinya, banyak pegawai mangkir di hari pertama masuk kerja kemarin. Pegawai yang masuk pun ada yang akal-akalan: datang terlambat, sekadar mengisi daftar hadir, lalu pulang lebih awal.

Di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menemukan banyak pegawai yang meneken absensi secara borongan. Mereka meneken daftar masuk dan pulang kerja sekaligus waktu datang pagi hari.

"Ini pembohongan, bisa karena pegawai akan minggat atau malas," kata Sutiyoso. "Sudah kebiasaan Pak," jawab seorang pegawai Suku Dinas Perumahan Jakarta Pusat yang kepergok meneken sekaligus daftar hadirnya.

Juru bicara Pemerintah Provinsi DKI Catur Laswanto mengungkapkan, sebanyak 811 pegawai tak masuk kerja--sekitar 7,5 presen dari total pegawai. "Ada yang sakit, ijin, dan tugas keluar," kata Catur. Dari 9.864 pegawai Pemerintah DKI yang masuk, 219 di antaranya terlambat. "Itu masih tanda tanya. Benar terlambat atau tak masuk."

Hingga kemarin siang, sejumlah kantor pelayanan publik di Ibu Kota pun masih sepi pengunjung. Kantor Sistem Administrasi Satu Atap Polda Metro Jaya, misalnya. Biasanya, antrean panjang selalu terjadi di kantor ini. Tapi, kemarin hanya satu dua orang yang mengurusi surat-surat dan pajak kendaraan. "Mungkin orang-orang masih mudik," kata Prayatni, petugas penerima tamu di kantor itu.

Di luar Jakarta juga banyak pegawai terjangkit demam malas kerja. Di Kabupaten Tangerang, 420 pegawai mangkir dengan berbagai alasan, seperti dalam perjalanan, sakit, atau ijin urusan keluarga. "Tandai yang tak masuk dan beri sanksi," Bupati Tangerang Ismet Iskandar memerintah stafnya.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, berkali-kali memperingatkan agar pegawai negeri tak mangkir usai cuti Lebaran. "(Yang mangkir) akan kami kenakan sanksi," kata Taufik. Sanksinya bisa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat.

Indriani|Joniansyah|Ibnu|Okta