KoranTempo - Indonesia-Brunei Kerja Sama Teknologi Informasi

Sabtu, 13 Juli 2002.
Indonesia-Brunei Kerja Sama Teknologi InformasiJAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam akan kerja sama di bidang pengembangan dan pemanfaatan information and communication technology (ICT). Kerja sama ini sebagai pengembangan dari kerja sama di bidang penyiaran dan penerangan yang telah terjalin selama 13 tahun.

Chaerul Zein, Ketua Delegasi Indonesia untuk Komisi Teknis Bersama Bidang Penyiaran dan Penerangan RI dengan Brunei Darussalam, mengatakan bahwa kerja sama di bidang ICT ini meliputi antara lain pertukaran informasi mengenai perkembangan karakteristik pasar industri perangkat keras dan perangkat lunak.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam bentuk implementasi e-government dan e-commerce, pertukaran tenaga ahli, kerja sama pendidikan dan latihan di bidang teknologi informasi (TI), pertukaran informasi tentang implementasi TI dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan TI.

Menurut Chaerul, kerja sama di bidang ICT dilakukan karena kedua negara saat ini sedang mengembangkan industri ICT sehingga dirasakan perlu untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan industri ini. Kerja sama ini juga didorong adanya perubahan dalam konfigurasi penerangan di Indonesia yang titik beratnya kini lebih kepada TI dan media baru.

Kedua negara selama ini telah menunjukkan fokusnya terhadap ICT. Brunei misalnya, telah membuat cetak biru tentang pengembangan ICT di negaranya dan memiliki Brunei Darussalam Information and Technology Counter atau badan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ICT di negara itu.

Sedangkan Indonesia telah menyusun konsep National Infrastructure Framework on Information Technology (NICT) yang saat ini sudah masuk ke tahap penyusunan action plan. NICT berisi informasi mendetil mengenai content teknologi, sumber daya manusia, peraturan, dan infrastruktur.

"Dari sini tampak bahwa concern kedua negara terhadap kerja sama ICT tak berbeda jauh, yakni menyangkut teknologi, SDM, dan cyber law," kata Chaerul di Jakarta kemarin, usai Pembahasan X Komisi Teknis Bersama Bidang Penyiaran dan Penerangan RI dengan Brunei Darussalam.

Namun, Chaerul mengakui, saat ini belum mengetahui bentuk riil dari kerja sama di bidang ICT ini karena yang dilakukan masih bersifat pertukaran pengalaman masing-masing negara di bidang ICT. Misalnya dengan melihat seperti apa pengalaman e-government di Brunei atau melihat kelebihan perkembangan ICT di kedua negara.

Sementara itu, Ketua Delegasi Negara Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Hazair mengatakan, ICT merupakan tantangan yang tengah dihadapi oleh negara-negara di Asia dalam menghadapi era globalisasi. Karena itu, untuk mengembangkan ICT, kedua negara perlu bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai apa dan bagaimana menempatkan ICT dalam kehidupan.

Namun, Dato mengakui, akan muncul banyak masalah dalam mengembangkan ICT di kedua negara. Masalah itu sendiri bukan menyangkut teknologi melainkan man power atau bagaimana mengubah cara kerja lama SDM menjadi cara kerja baru dengan memanfaatkan ICT. "Masalah ini tidak hanya dihadapi Brunei, tapi juga setiap negara yang sedang beralih ke ICT," kata Dato pada kesempatan sama.

Studi banding

Sementara itu, Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Infomasi J.B. Kristiadi mengungkapkan bahwa salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara lain dengan menggali aplikasi mengenai cyber law di Brunei. Sebab, untuk membuat cyber law juga diperlukan bahan pembanding untuk mencari informasi mengenai apa saja yang diatur dalam cyber law.

"Selain Brunei, kita juga akan melihat Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapura, dan Eropa. Kemudian kita bandingkan dan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia," kata Kristiadi kepada Koran Tempo di Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Kristiadi, perlunya kerja sama ini didorong beberapa hambatan yang dialami Indonesia dalam mengembangkan industri TI. Contohnya dari sisi SDM, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak daripada Brunei. Tetapi, pengguna internet di Brunei telah mencapai 15 persen. Sedangkan Indonesia baru 1 persen. laksmi nurwandini