detikcom - DPR Asal Aceh: MoU RI-GAM Bak Pemberian Negara dalam Negara

Selasa, 16 Agustus 2005.
DPR Asal Aceh: MoU RI-GAM Bak Pemberian Negara dalam Negara
Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta -
Memang benar tidak semua pihak mendukung Nota Kesepakatan (MoU) RI dan GAM. Bahkan kalangan anggota DPR berdarah Aceh pun sangat kecewa atas hasil perundingan di Helsinki itu.

"Kesepakatan tersebut hampir menyamai pemberian negara dalam negara. Kalau ini dibiarkan terus, pemerintah akan kebablasan," kata anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi Anhar sebelum mengikuti sidang paripurna di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (16/8/2005).

Anhar menyesalkan, ternyata isi dari draf tersebut banyak memberikan ruang kepada GAM. Pahitnya lagi, hal tersebut tidak dibicarakan dengan DPR.

"Ini gila-gilaan. Pihak GAM diberikan ruang yang sangat luas. Termasuk deal-deal dengan negara tetangga, seperti Malaysia," tegas Anhar bersemangat. Menurut politisi ini, pemerintah harus berhati-hati dan mengontrol hasil kesepakatan.

Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo juga bersuara keras. Dia juga berjanji akan memantau dan melihat hasil implementasi kesepakatan damai tersebut.

Menurutnya, pemberian kompensasi terhadap GAM yang berlimpah itu akan menimbulkan kecemburuan pada daerah lain. "Papua dan orang-orang Aceh sendiri akan cemburu terhadap hasil MoU,"ungkap Tjahyo.

Dukung

Berbeda dengan dua rekannya di atas, Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Matalatta menyampaikan dukungannya atas hasil MoU. Menurutnya, dukungan Golkar sudah ditunjukkan sejak perjanjian-perjanjian sebelumnya, seperti CoHA, jeda kemanusiaan dan lain-lain.

"Kita selalu mendukung upaya damai di Aceh. Sebab, Golkar ikut merumuskan Tap MPR mengenai Aceh, yaitu menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan bermartabat," tutur Andi.

"Tapi pemerintah harus tetap berkonsultasi kepada DPR dalam pemberian amnesti dan perubahan UU," sambung anak buah Jusuf Kalla ini.

(
ism
)