KoranTempo - Garuda Kenakan Hukuman ke Merpati

Rabu, 29 Mei 2002.
Garuda Kenakan Hukuman ke MerpatiJAKARTA - Garuda mengenakan penalti atau hukuman pada PT Merpati Nusantara Airlines, sehingga tidak bisa memanfaatkan fasilitas di Garuda tanpa uang tunai. Misalnya, perawatan pesawat di Garuda Maintenance Facility (GMF).

GMF adalah unit bisnis strategis milik PT Garuda Indonesia yang menangani masalah perawatan pesawat. Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan persyaratan harus bayar tunai berlaku juga bagi pemanfaatan fasilitas Garuda lainnya oleh Merpati, seperti di bidang teknologi informasi.

Menurut dia, langkah ini terpaksa dilakukan, karena utang Merpati sudah mencapai US$ 30 juta. Bila terus bertambah, Garuda bisa ditegur, bahkan dinyatakan gagal bayar atau default oleh kreditornya.

"Kreditor kami sudah mensyaratkan itu, jadi kami tidak bisa menolak," ujarnya kepada Koran Tempo.

Emir yang dimintai konfirmasi soal armada Merpati yang ditolak dirawat GMF mengaku tidak tahu. Tapi yang jelas, katanya, bila ada pesawat baru yang akan masuk, biayanya harus dibayar tunai.

Hingga kini, katanya, negosiasi utang Merpati masih dalam pembahasan. Beberapa pilihan penyelesaian yang dibahas, di antaranya penjadwalan ulang dan cicilan. Garuda tidak akan mengubah utang itu menjadi penyertaan saham di Merpati, karena kreditor Garuda tidak mengizinkan.

Emir mengaku negosiasi belum tuntas. Tapi, jadwal pembahasannya belum ada lagi. Maklum, direksi Merpati masih baru. "Sebaiknya direksi baru diberi kesempatan untuk mengetahui situasi di Merpati."

Mantan eksekutif Bank Niaga ini mengungkapkan bahwa pilihan penyelesaian yang dibahas tidak kaku, karena Garuda dan Merpati adalah badan usaha milik negara. Tapi, pilihannya yang penting tidak memberatkan Garuda. "Kami cari penyelesaian win win solution (saling menguntungkan)."

Direktur Utama Merpati Hotasi Nababan yang dimintai tanggapannya secara terpisah tidak bersedia berkomentar. Alasannya, direksi Merpati sepakat untuk tidak menyampaikan pernyataan pers hingga akhir Juli 2002. "Saya harap Anda bisa mengerti."

Namun, mantan Direktur Utama Merpati Wahyu Hidayat membenarkan bahwa ada surat dari Garuda yang meminta Merpati membayar tunai setiap pemanfaatan fasilitas Garuda. Surat itu diterima beberapa hari sebelum dia diganti.

Menurut dia Merpati belum bisa menerimanya. Bahkan, katanya, sejak mantan Menteri Negara BUMN Tanri Abeng masih menjabat, Merpati sudah meminta agar pemerintah mengubah utang tersebut menjadi ekuitas atau modal.

"Saya kira ini cukup adil, sebab utang Garuda juga dijadikan ekuitas oleh pemerintah. Masak pemerintah tidak mau menjadikan utang Merpati itu sebagai ekuitas padahal nilainya lebih kecil dari utang Garuda," ujarnya.

Soal asal utang itu, katanya, sudah ada sejak dia memimpin Merpati pada 1999. Besarnya bukan US$ 30 juta, melainkan US$ 22,5 juta.

Dia menegaskan, asal utang tersebut tidak jelas, walaupun ada dokumen yang menyatakan keberadaan utang tersebut. Dokumen ditandatangani Boediarto, mantan direksi Merpati.

Berkaitan dengan pemanfaatan GMF, lanjut Wahyu, belakangan ini sebatas penggunaan komponen kecil untuk reparasi, seperti untuk jenis pesawat Foker 28. Sementara perbaikan pesawat Merpati sendiri dilakukan dengan memanfaatkan bengkel sendiri di Surabaya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Merpati Budiman H. Rafioedin mengatakan utang US$ 22,5 juta itu sebenarnya hanya untuk bagian teknik atau perawatan pesawat di GMF. Sisanya dari kegiatan lain. Tapi, dia mengaku tidak ingat untuk apa saja. "Bisa jadi mencapai US$ 30 juta."

Dia juga membenarkan bahwa Merpati tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas Garuda dengan cara utang. Karena itu, untuk perbaikan mesin pesawat, Merpati terpaksa membawanya ke luar negeri, seperti ke Roll-Royce di Derby, Inggris.

Selain itu, katanya, ada juga mesin pesawat yang diperbaiki ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Namun dia juga mengakui beberapa bagian komponen kecil untuk jenis pesawat F-28 tetap diperbaiki di GMF.

Kendati demikian dia mengakui, akibat penolakan Garuda ini Merpati terpaksa mengeluarkan biaya lebih mahal. Penanganan kerusakan pesawatnya juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Masalah ini sebenarnya sudah lama disampaikan kepada pemerintah, tapi hingga kini belum juga ada tanggapan. taufik kamil