KoranTempo - Dewan Eksekutif Irak Bentukan AS Mulai Bekerja

Selasa, 15 Juli 2003.
Dewan Eksekutif Irak Bentukan AS Mulai BekerjaBAGDAD - Listrik belum dinikmati semua warga, keamanan belum dirasakan masyarakat, pemerintahan belum bisa melayani rakyat, tapi lembaga eksekutif Irak bentukan pemerintahan pendudukan Amerika Serikat mengambil keputusan baru: hari jatuhnya Saddam Hussein adalah libur nasional.

Pemerintah pendudukan AS membentuk lembaga eksekutif yang dinamakan Dewan Pemerintahan. Dewan ini bersidang untuk pertama kalinya pada hari Minggu. Dalam sidang tersebut, mereka akan segera memutuskan struktur pemerintahan baru dan membuat jadwal tugas-tugas mereka.

Tugas utama mereka menyelenggarakan pemilihan umum--diperkirakan paling cepat pada pertengahan tahun depan--untuk memilih pemerintahan baru. Mereka juga bisa mencalonkan dan memecat menteri, diplomat, menyetujui anggaran belanja, serta memilih komite yang akan membuat konstitusi baru.

Meski memakai kata "pemerintah", pada prakteknya Dewan Pemerintahan tak bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga eksekutif secara penuh. Apa pun kebijakan mereka, kata akhir ada di tangan Paul Bremer, Gubernur Jenderal Irak yang ditunjuk oleh Presiden AS George W. Bush.

Beberapa anggota Dewan mengatakan, mereka sudah diyakinkan bahwa keputusannya tidak akan mendapat veto Paul Bremer. "Saya tidak melihat bahwa Mr. Bremer akan melakukan veto terhadap keputusan yang diambil oleh Dewan," ungkap Adnan Pachachi, salah seorang anggota Dewan, bekas Menteri Luar Negeri pada 1960-an. "Kami mendapat kepastian bahwa semua keputusan Dewan akan dihormati." Jika ada perbedaan, kata Pachachi, "Bisa diselesaikan dengan gampang lewat konsultasi."

Pemimpin Kurdi, Jalal Talabani, juga membantah kekuasaan Dewan terbatas. "Dewan memiliki banyak kewenangan, menunjuk menteri, diplomat, anggaran, keamanan," kata Talabani.

Lembaga itu beranggotakan 25 orang--semuanya penentang Saddam Hussein, sebagian orang yang selama ini melarikan diri ke luar negeri, dan yang lainnya kelompok minoritas seperti etnis Kurdi, Assiria, atau Turki.

Dalam pertemuan, dua orang tampak mengenakan sorban hitam--dalam tradisi Syiah berarti keturunan Nabi Muhammad--dua orang mengenakan busana pemimpin suku, yang lain mengenakan pakaian Barat dengan dasi. Dua dari tiga perempuan yang menjadi anggota mengenakan jilbab.

Dalam badan ini, 13 anggotanya adalah orang Syiah, meski yang benar-benar mewakili kelompok Syiah hanya dua orang. Salah satunya adalah Abdul Aziz al-Hakim yang pro-Iran. Amerika memilih Al-Hakim karena tidak mau kehilangan dukungan warga Syiah, jumlahnya 15 juta dari 22 juta penduduk Irak.

Bahkan, seusai pertemuan, al-Hakim menginginkan Dewan ini bekerja sebentar saja. "Kita harus memiliki pemerintahan konstitusional dan kita harus mengusir pemerintahan pendudukan," katanya.

Selama beberapa minggu, para pemimpin pendudukan berunding dengan Dewan ini untuk merundingkan kekuasaan mereka. Semula, pemerintahan pendudukan Amerika hanya mau mereka sekadar memberi nasihat.

Para penasihat Bremer memintanya mengurangi peran untuk memperlihatkan independensi Dewan. Ia tak usah mundur dari peran apa pun dalam menulis konstitusi. Dewan akan membuat komite persiapan untuk memutuskan proses menyeleksi komite pembuat konstitusi.

Bremer pun tidak memberi pidato dalam sidang pertama. Satu-satunya orang asing yang menyampaikan pidato adalah Vieira de Mello, perwakilan khusus PBB di Irak. Ia mengatakan, itu adalah hari bersejarah dan langkah penting mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. "Kebebasan, martabat, dan keamanan mulai sekarang harus diterima oleh semua rakyat Irak," katanya.

Kritik terhadap lembaga ini menyatakan, sebagian besar anggotanya berasal dari kelompok di luar negeri. Anggotanya yang dipilih oleh pemerintahan pendudukan Amerika juga mengurangi legitimasi.

Dalam penutupan sidang, anggota Dewan Pemerintahan, Mohammed Bahr al-Uloum, seorang kiai Syiah dari Najaf, membacakan dokumen sidang. Ia menyatakan prioritas pertama adalah menciptakan keamanan, stabilitas, membangkitkan ekonomi, dan menghidupkan kembali pelayanan publik. "Pembentukan dewan ini mewakili keinginan bangsa Irak setelah jatuhnya rezim diktator," katanya.

Keputusan pertama Dewan adalah menyatakan 9 April sebagai Hari Nasional karena saat itu Saddam Hussein terpental dari Bagdad. Entah apa hubungannya dengan prioritas yang disebutkan Al-Uloum. afp/bbc/guardian/new york times/nurkhoiri