KoranTempo - Bank Permata Tawarkan Program Kepemilikan Mobil

Senin, 12 April 2004.
Bank Permata Tawarkan Program Kepemilikan MobilJAKARTA--PT Bank Permata Tbk. menawarkan program pembiayaan kepemilikan mobil. Produk baru yang diberi nama Permata Kredit Pemilikan Mobil (PermataKPM)secara resmi diluncurkan Sabtu, pekan lalu.

Direktur Retail Banking Bank Permata, Irman A Zahiruddin mengatakan program itu diluncurkan karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mobil. "Bank Permata mencoba menjembatani kebutuhan itu," kata Irman dalam siaran pers yang diterima Koran Tempo, kemarin.

Dia menjelaskan, PermataKPM merupakan kredit yang potensial dengan risiko kredit yang rendah. Selain itu, Bank Permata juga telah lama berpengalaman bergerak dibidang pembiayaan kepemilikan mobil.

Irman mengatakan target total kredit PermataKPM tahun ini merupakan bagian dari target pengucuran kredit untuk sektor ritel, komersial, dan UKM sebesar Rp 3,6 triliun. �Dengan dukungan sistem yang tertata dan produk yang kompetitif kami akan senantiasa menyempurnakan layanan PermataKPM,� tegas Irman.

Pemerintah Akan Lepas 30 Persen Saham Perkebunan Nusantara

JAKARTA--Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Privatisasi Mahmuddin Yasin mengatakan pemerintah akan menjual 30 persen kepemilikan sahamnya di PT Perkebunan Nusantara III. Untuk itu pemerintah akan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat ini.

"Pemerintah tidak akan melepas kepemilikan mayoritasnya," kata Mahmuddin kepada pers pekan lalu.

Mahmuddin mengatakan, pemerintah terus melakukan kajian terhadap rencana ini. Menurutnya, saat ini ada dua opsi divestasi saham pemerintah itu. Pertama, lanjut dia, adalah penjualan saham pemerintah di induk perusahaan. Opsi kedua, kata dia, adalah penjualan sebagian anak perusahaan.

Jika anak perusahaan yang dijual, kata dia, maka luas lahan yang dikelolanya minimal 40 ribu hektar. Jika jumlah lahan milik anak perusahaan itu kurang dari jumlah itu, maka para investor akan kurang tertarik karena dinilai kurang menguntungkan. Selain itu, akan lebih menarik jika anak perusahaan itu disamping memiliki lahan perkebunan juga memiliki pabrik pengolahan. budi riza

Penolakan Terhadap Hasil Pemilu Berdampak Negatif Bagi Ekonomi

JAKARTA-Pernyataan sejumlah tokoh politik yang menolak hasil pemilu dan meminta penyelenggaraan pemilu ulang secara nasional diperkirakan berdampak negatif terhadap perekonomian. Dampak itu akan terlihat dari gejolak dan penurunan volume transaksi di pasar modal dan pasar keuangan.

"Pelaku pasar menganggap ketidakpastian politik yang muncul akan meningkatkan resiko secara drastis," kata ekonom INDEF Dradjad Wibowo dalam keterangan persnya di Menteng Jakarta, kemarin

Dradjad mengatakan penyelenggaraan pemilu ulang juga akan menambah biaya dari APBN dan APBD yang sangat besar. Biaya ini diperkirakannya mencapai lebih dari Rp 2 triliun, belum termasuk swadaya yang harus ditanggung masyarakat. "Ini merupakan pemborosan ekonomi," kata dia. Sedangkan untuk biaya swadaya yang harus dikeluarkan masyarakat setidaknya berkisar antara Rp 200 hingga 500 miliar.

Biaya langsung maupun biaya tidak langsung dari penyelenggaraan pemilu ulang oleh pelaku usaha, kata Dradjad, juga sangat besar. Biaya ini antara lain berupa tertahannya modal, order ekspor, dan realisasi investasi sebagai konsekuensi dari peningkatan resiko dan ketidakpastian. Sedangkan, lanjut dia, kesempatan usaha yang hilang karena pelaku usaha harus menunggu selesainya pemilu lanjutan sebelum merealisasikan investasi merupakan biaya tersendiri.

Biaya yang hilang akibat pelaksanaan pemilu ulang itu, menurut Dradjad akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan program lain untuk masyarakat.

Sementara itu, kata dia, penanam modal asing langsung berpotensi tertunda, atau bahkan bisa batal dan dialihkan ke negara lain seperti Vietnam dan Cina. Di sektor perbankan , terutama kredit investasi akan semakin sulit melakukan ekspansi karena konsolidasi yang masih belum solid seluruhnya. "Ini akan memperpanjang ketergantungan sektor perbankan terhadap bunga obligasi rekap dan dana penjaminan," kata Dradjad.

Berbagai kondisi itu sangat berpotensi meningkatkan pengangguran terbuka dan terselubung. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ekonom ini meminta agar para politisi lebih arif mengedepankan kepentingan bansa dan negara serta bijaksana dalam bersikap. "Kelemahan pelaksanaan pemilu dan berbagai indikasi kecurangan mestinya diselesaikan secara hukum," kata dia.

Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putra mengatakan sampai sekarang memang belum ada indikasi untuk membelokkan arah ekonomi menjadi tidak menentu. Namun, kata dia, apabila tidak disikapi secara bijak pernyataan elit politik itu akan menimbulkan gejolak dan keresahan investasi. "Seperti pernyataan Forum Rektor dan Uni Eropa yang menyebutkan penyelenggaraan pemilu ulang akan menimbulkan chaos," katadia.

Selain itu, kata Ismed apabila digelar kembali pemilu ulang , maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Gejolak ini akan memberi peluang kepada TNI untuk set back ke pemerintahan. "Sehingga reformasi akan gagal," kata dia.

Dia berharap kepada semua pihak untuk menerima hasil pemilu sekarang ini dengan berbagai kekuarangan dalam pemyelenggaraannya. "Jangan sampai ketidakpuasan segelintir orang akan menyengsarakan masyarakat," kata dia menjelaskan. purwanto-tnr