KoranTempo - Pembahasan Jenis Lembaga Penyiaran Ditunda

Jumat, 17 Mei 2002.
Pembahasan Jenis Lembaga Penyiaran Ditunda JAKARTA - Pansus RUU Penyiaran kemarin menunda pembahasan jenis-jenis lembaga penyiaran. Dalam rapat itu, anggota pansus dan pemerintah belum menyepakati tentang jenis-jenisnya.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif menjawab pertanyaan Wakil Ketua Pansus Soeharsojo menyatakan setuju penundaan ini. Dalam draft DPR disebutkan jenis-jenis lembaga penyiaran adalah lembaga penyiaran publik, swasta dan komunitas. Namun, dalam rancangan pemerintah lembaga itu terdiri dari: negara, swasta, dan berlangganan.

Anggota pansus dari Fraksi Reformasi Djoko Susilo mengatakan akan terjadi perdebatan panjang soal ini. Syamsul pun berpendapat masalah itu bersifat prinsip sebab perdebatan akan muncul lagi dalam pembahasan tentang rincian penyelenggaraan jasa penyiaran. Karena itu, ia juga mengusulkan agar pembahasan ditunda. jobpie

Elza Beri Keterangan Berbeda

JAKARTA - Elza Syarief banyak memberikan keterangan berbeda dengan keterangan satpam Apartemen Cemara, Rahmat Hidayat dan Tatang Somantri. Karenanya, kata Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Anton Wahono kemarin, pemeriksaan terhadap pengacara Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) itu masih panjang.

Anton mencontohkan pengakuan Elza soal pertemuan pada 12 April di kantornya. Di hadapan penyidik, Elza mengaku pertemuan membicarakan isi berita acara pemeriksaan. Sedangkan Tatang dan Rahmat, kata dia, mengaku menerima Rp 1 juta.

Anton mengatakan Elza masih akan terus ditahan. Polisi tidak akan mengabulkan permintaan para pengacaranya yang meminta penangguhan penahanan.

Anton menambahkan Tatang dan Rahmat menerima masing-masing Rp 2 juta dalam dua kesempatan. Ini berbeda dengan Elza yang mengaku hanya memberi masing-masing Rp 1 juta pada pertemuan 5 April, sehari sebelum sidang Tommy untuk membeli pakaian dan uang transpor. bagja

Aliansi BEM Tuntut DPR Tuntaskan Kasus Korupsi

JAKARTA -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta menuntut DPR memberantas tuntas kasus-kasus KKN seperti BLBI, Asramagate, dan Buloggate. Mereka juga meminta DPR "menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat dengan menolak kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik , tarif telepon, dan lain-lain."

Aliansi BEM Jakarta terdiri BEM UNJ, APP, Uhamka, Poltek Negeri Jakarta, UMJ, UI, dan IAIN. Mereka juga meminta DPR konsisten terhadap reformasi yang menjadi tuntutan rakyat. Aliansi BEM Jakarta juga menilai, denyut pergerakan bangsa saat ini sangat memprihatinkan dan mengenaskan.

"Bangsa ini bagaikan kapal yang tak memiliki arah dan tujuan, tiada daya untuk melakukan perubahan arah yang hendak dituju, dan tiada lagi solusi yang relevan yang diberikan oleh para pemimpin bangsa ini untuk mengatasi permasalahan bangsa," demikian pernyataan mereka yang disampaikan. antara

Sebanyak 64 Pengungsi Afganistan Kembali Dipulangkan

JAKARTA -- Sebanyak 64 pengungsi asal Afganistan kemarin dipulangkan ke negara asalnya atas bantuan Organisasi Internasional untuk Migrasi, atau IOM.

Humas IOM Idris Arista mengatakan, para pengungsi terbagi atas dua kelompok yaitu 28 orang berasal dari Jalan Jaksa Jakarta Pusat dan 36 orang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedua kelompok dipulangkan menggunakan penerbangan berbeda tapi dijadwalkan tiba di Kabul, ibu kota Afganistan, pada waktu bersamaan.

Para pengungsi Afganistan akan tiba di Kabul pada 18 Mei pukul 11.00 waktu setempat. Setibanya di sana, IOM akan memberikan bantuan berupa uang tunai guna mencukupi kehidupan sampai pada saatnya mereka dapat berusaha sendiri.

Sebelumnya IOM telah memulangkan sebanyak 36 pengungsi asal Afganistan pada 10 Mei lalu. Saat ini, masih terdapat sekitar 600 pengungsi lainnya di Indonesia yang masih ditangani IOM.

Dari 180 orang yang secara sukarela ingin kembali ke negara asalnya, sudah tiga kelompok yang dipulangkan. Kini terdapat sekitar 80 orang yang siap kembali. Dokumen yang mereka pergunakan berupa one way document dikeluarkan Kedutaan Besar Afganistan di Jakarta. faisal

Italia Beri Bantuan untuk Pengungsi

JAKARTA -- Pemerintah Italia memberikan bantuan beras bagi pengungsi di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Pada 2000 mereka juga telah memberikan US$ 1 juta guna membangun kembali infrastruktur di Maluku Utara yakni di daerah Ternate dan Halmahera.

Duta Besar Italia untuk Indonesia Alessandro Merola kemarin di kantor Departemen Luar Negeri menandatangani perjanjian kebudayaan antara pemerintah Italia dan Indonesia 2002-2005 dan dokumen bantuan beras itu.

Merola menjelaskan dana bantuan telah dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek yang diselenggarakan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNDP. Menurutnya, bantuan terhadap para pengungsi Maluku adalah bantuan kedua.

Ia juga menejelaskan program bantuan sebelumnya untuk seluruh pengungsi di wilayah Indonesia. Ia juga mengakui sampai saat ini belum dapat memberikan bantuan keuangan bagi rekonstruksi di wilayah Maluku bagian Selatan. faisal