Jumat, 1 Maret 2002.
Keanggotaan Timor Timur di ASEAN DitolakMANILA -- Myanmar dikabarkan menolak usulan untuk meresmikan status keanggotaan Timor Timur di organisasi ASEAN sebagai pengamat. Keberatan Myanmar ini dikaitkan dengan dukungan tokoh kemerdekaan Timor Timur kepada tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi.
"Belum ada kesepakatan tentang bagaimana caranya agar Timor Timur dapat menjadi anggota ASEAN," kata Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Lauro Baja. Hal ini terakhir dibicarakan dalam pertemuan menteri luar negeri sepuluh anggota ASEAN di pantai Phuket, Thailand, pertengahan bulan Februari lalu.
Menurut Baja, mereka gagal mencapai kesepakatan karena Myanmar menolak keanggotaan Timor yang disebabkan oleh dukungan pemimpin kemerdekaan Timor terhadap kelompok oposisi pimpinan pemenang Nobel Perdamaian Ang San Suu Kyi, saat Timor Timur masih menjadi bagian Indonesia.
Para pejabat Myanmar mengatakan bahwa 'gerakan solidaritas' para pemimpin Timor Timur ini berlanjut dengan sejumlah pertemuan antara kedua kelompok setelah Timor Timur merdeka dan berada di bawah pemerintahan sementara PBB, UNTAET.
Meski Indonesia tidak keberatan dengan pemberian status pengamat bagi Timor Timur, "namun ada perasaan was-was di kalangan negara-negara ASEAN terhadap dampak politik, administratif, dan logistik terhadap keanggotaan Timor Timur di ASEAN," kata seorang pejabat Filipina yang enggan disebutkan namanya.
Sejak melepaskan diri dari Indonesia, Timor Timur yang akan mendapatkan kemerdekaan penuhnya pada 20 Mei nanti sebenarnya telah sering hadir dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, meski hanya sebagai tamu.
Status pengamat kini diperoleh Papua Niugini (PNG) yang dengan status tersebut diperbolehkan untuk menghadiri konferensi tahunan ASEAN dan mendapatkan konsultasi informal dari kelompok ini.
Di tengah ketidakpastian status Timor Timur di kawasan Asia Tenggara, muncul ide pembentukan Forum Pasifik Barat Daya yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Filipina, Papua New Guinea, Australia, dan Selandia Baru.
Dua hari yang lalu Timor Timur bersama Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian trilateral (tiga negara) yang di antara isinya peningkatan hubungan antara tiga negara yang merenggang sejak berlangsungnya jajak pendapat kemerdekaan Timor Timur pada 1999.
"Tantangan kita berikutnya adalah bagaimana memelihara hubungan segitiga ini menjadi hubungan yang saling menguntungkan untuk setiap negara," kata Menlu Hassan Wirayuda. afp/ap/qaris
No comments:
Post a Comment