KoranTempo - 24 Nama Ramaikan Bursa Direksi Telkom

Selasa, 11 Juni 2002.
24 Nama Ramaikan Bursa Direksi Telkom JAKARTA-Calon Direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) mulai beredar. Sebanyak 24 nama telah mengikuti uji kelayakan dan kepantasan (fit & proper test) pada 7 Juni lalu. Namun, M. Nazief, Dirut Telkom saat ini, tidak termasuk di dalamnya.

Berdasarkan dokumen hasil fit and proper test berjudul "Direksi dan Calon Anggota Direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk." yang diperoleh Koran Tempo, nama-nama calon direksi tersebut sebagian besar masih didominasi 'orang dalam' Telkom.

Beberapa di antaranya masih menjabat direksi Telkom. Di antaranya: Mursyid Amal (Direktur Keuangan Telkom), Komaruddin Sastrakoesoemah (Direktur Operasional Telkom), Kristiono (Direktur Perencanaan dan Teknik), dan Taufik Akbar (Direktur SDM). Mursyid, Komaruddin dan Kristiono mendapat skor sangat baik, sementara Komaruddin mendapat skor baik (lihat tabel).

Dalam tes tersebut, terdapat pula sejumlah nama dari jajaran PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat). Dua eksekutif Indosat yang mengikuti tes adalah Guntur Siregar (Direktur Niaga Indosat) dan Garuda Sudargo (Direktur Teknik dan Operasional). Selain itu, Wisnu Marantika (Komisaris Indosat) yang memperoleh skor sangat bagus.

Sumber Koran Tempo di Kementerian BUMN membenarkan sebagian besar peserta tes calon direksi didominasi 'orang dalam' Telkom. "Kecuali Nazief, anggota direksi Telkom lainnya yang saat ini masih menjabat, telah mengikuti ujian calon direksi Telkom pada 7 Juni," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah memang telah memutuskan untuk segera mengganti jajaran direksi Telkom pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 21 Juni mendatang. Sikap pemerintah itu ditetapkan melalui surat keputusan yang ditandatangani Deputi Kantor Menteri BUMN Bidang Industri Strategis, Pertambangan & Energi, dan Telekomunikasi, Roes Arya Widjaja. (Koran Tempo, 18/5).

Wewenang Laksamana

Ketika dimintai konfirmasinya, Roes membenarkan uji kelayakan calon direksi telah dilakukan pada 7 Juni. "Memang sudah dilakukan proses itu, tapi belum selesai dan masih ada tahapan selajutnya," katanya kepada Koran Tempo kemarin.

Dia menambahkan, kendati hasil uji kelayakan itu sudah ada, pihaknya belum dapat menentukan calon direksi Telkom. Sebab, paparnya, masalah penentuan calon direksi merupakan kewenangan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

"Kami hanya menyusun berdasarkan hasil fit and proper test saja. Tapi kan masih harus dilihat juga dari semua aspek, termasuk aspek psikologisnya yang belum selesai," katanya.

Berkaitan dengan rencana akan digelarnya sejumlah RUPSLB Badan Usaha Milik Negara (BUMN)---khususnya Telkom---Laksamana telah mengeluarkan surat tugas yang ditujukan kepada para staf ahli di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam surat tersebut, yang salinannya juga diperoleh koran ini, disebutkan bahwa para staf ahli menteri akan ikut serta dalam kegiatan pembahasan RUPS BUMN.

Khusus untuk pembahasan RUPS Telkom, pejabat staf ahli yang bakal terlibat langsung adalah Andung Nitimihardja. Sebab, Andung kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Otonomi Daerah yang diserahi tugas untuk mengikuti RUPS BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi.

Sementara, yang akan bertindak sebagai penanggung jawab adalah Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Roes Ariawijaya.

Ketika ditanyakan hal ini, Roes membenarkan soal adanya penunjukan Andung untuk mengikuti RUPS Telkom. Namun, tuturnya, staf ahli Menteri Bidang Investasi dan Otonomi Daerah itu hanya akan mendampingi.

"Kami kan satu tim, tidak ada yang memiliki kewenangan lebih satu sama lain. Itu sudah dipertimbangkan oleh Menteri BUMN," ujarnya. padjar iswara/deddy hermawan

Tugas Direksi Baru Benahi Inefisiensi Keuangan

Bursa calon direksi PT Telkom mulai marak. Sejumlah nama telah muncul dan siap diajukan ke rapat umum pemegang saham luar biasa BUMN Telekomunikasi itu pada 21 Juni mendatang.

Terlepas dari siapa yang akan duduk di kursi direksi, yang jelas tugas berat akan menanti direksi Telkom yang baru. Pasalnya, disinyalir berbagai inefisiensi masih terjadi di perusahaan negara ini. Salah satu bukti yang pernah mencuat yaitu temuan audit forensik PricewaterhouseCoopers (PwC) yang menyebutkan adanya dana sekitar US$ 60-70 juta di divre III KSO Jawa Barat, yang tidak jelas nasibnya. Padahal, bisa jadi jumlah lebih besar lagi. Sebab, hanya sekitar 45 persen data yang bisa diakses PwC untuk keperluan audit.

Ketua Umum Sekar Telkom, Herry Kusaery dari Bandung mengatakan, di masa mendatang, Telkom akan berhadapan dengan perubahan lingkungan bisnis yang sarat dengan persaingan.

Menurut dia, figur-figur yang suka Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) hanya akan membuat Telkom semakin tidak efisien. Karena itu, tuturnya, selain bersih, dewan direksi yang terpilih harus merupakan figur yang profesional, memiliki integritas tinggi serta mendapat dukungan karyawan. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga diharapkan menjadi tim yang kompak dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola perusahaan.

Secara terpisah, Kepala Riset PT BNI Securities Adrian Rusmana mengatakan, direksi Telkom yang baru harus melakukan efisiensi di segala bidang---seperti keuangan---dan membenahi sumber daya untuk menghadapi persaingan di masa mendatang.

Dia menambahkan, direksi Telkom yang baru harus lebih dekat kepada sumber pembiayaan baru. "Inefisiensi memang harus jadi salah satu fokus yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan. Tapi mengubah pola pembiayaan dari two step loan dengan mencari pembiayaan sendiri juga penting," katanya.

Di samping itu, paparnya, direksi Telkom juga harus dapat mendorong terciptanya inovasi baru dalam teknologi telekomunikasi. "Saat ini, masih terkesan memberi pelayanan saja. Seharusnya ada juga inovasi teknologi yang bisa dipasarkan oleh tim pemasaran yang kuat." padjar/upiek s