Kompas.Com - Bencana.alam.di.indonesia.akan.meluas

Minggu, 30 November 2008.

JAKARTA, KAMIS - Bencana lingkungan yang melanda berbagai daerah di Tanah Air diperkirakan akan terus meluas dan mengkhawatirkan apabila faktor pencegahan tidak menjadi fokus penanganan. Secara geologis, klimatologis, dan geografis, wilayah Indonesia tergolong rentan.
Kajian geologis menunjukkan, batuan belum padat atau solid mendominasi struktur batuan di Indonesia. Hujan di atas normal bertempo lama, didukung kemiringan bukit, dan terbatasnya tutupan lahan menimbulkan gerakan tanah.
”Secara geologis, wajar banyak longsoran, banjir bandang, atau jenis gerakan tanah lain di Indonesia. Namun, itu bergantung kondisi lain juga,” kata peneliti pada Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adrin Tohari, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/11). Posisi Indonesia dalam sabuk vulkanis (ring of fire) mendasari kerentanan itu.
Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, menyebutkan, tanpa aksi perbaikan lingkungan, bencana alam di masa datang akan bertambah parah.
Saat ini saja bencana alam sudah melanda banyak tempat. Tata ruang dan konservasi menjadi solusi tak terhindarkan.
Paling rentan
Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH): penduduk di Jawa dan Sumatera paling rentan terkena dampak banjir dan longsor. Kepadatan penduduk berdampingan dengan meningkatnya potensi bencana.
Data luasan tutupan lahan hutan KNLH 2007/2008 menunjukkan, Jawa hanya 7 persen, Nusa Tenggara (25 persen), Sumatera (25 persen), Bali (27 persen), Kalimantan (44 persen), Sulawesi (64 persen), Maluku (73 persen), dan Papua (81 persen). Tanpa konservasi, lahan kritis akan terus bertambah.
Berdasarkan potensi gerakan tanah, wilayah Jawa Barat paling rentan banjir dan longsor. Di sana, zona patahan rapat dengan dominasi kontur perbukitan, khususnya di kawasan selatan.
Secara nasional, sebanyak 27 dari 33 provinsi terdeteksi rawan banjir dan longsor.
Bisa dihindari
Menurut Adrin, dampak gerakan tanah dapat dihindari. Syaratnya, pemerintah fokus mencegah, bukan menanggulangi.
Data potensi gerakan tanah dimiliki pemerintah dan setiap bulan dikirim ke daerah. Data lebih rinci, yang memasukkan prakiraan curah hujan, kemiringan, dan sifat tanah pun ada.
Sayangnya, lanjut dia, data-data yang bisa dan mudah diakses itu jarang digunakan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah reaktif, bergerak pascabencana.
Model penanganan bencana semacam itu diharapkan diubah, seiring meningkatnya intensitas dan jenis bencana alam terkait perubahan iklim.

Sumber : Kompas Cetak