KoranTempo - Sosialisasi Tata Cara Pemilu Dilakukan Awal 2004

Kamis, 11 Desember 2003.
Sosialisasi Tata Cara Pemilu Dilakukan Awal 2004JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum akan mulai melakukan sosialisasi pemilihan umum tahap kedua pada Januari tahun depan. Anggota Komisi Pemilu Valina Singka Subekti menegaskan bahwa tahap kedua sosialisasi ini akan lebih menekankan pendidikan pemilih soal mekanisme dan tata cara yang digunakan dalam Pemilu 2004. "Tahapan ini akan berlangsung empat bulan sampai hari pemungutan suara," kata Valina pada Koran Tempo di Jakarta kemarin.

Soal sosialisasi pemilu dan tata cara ini menjadi penting, sebab berdasarkan jajak pendapat sikap pemilih Indonesia yang dilakukan The Asia Foundation bersama AC Nielsen Indonesia dan Charney Research New York yang diumumkan awal pekan ini, setidaknya 69 persen responden tidak tahu kapan pemilu diadakan. Bahkan 22 persen responden lainnya menjawab salah.

Tak hanya itu, dari jajak pendapat yang sama, diperoleh hasil sedikit sekali responden yang mengetahui bahwa mereka harus memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada hari yang sama dengan pencoblosan anggota Dewan perwakilan Rakyat. "Banyak juga yang tidak tahu Dewan Perwakilan Daerah itu apa," kata Manajer Program Pemilu The Asia Foundation Sandra Hamid ketika memaparkan hasil jajak pendapat lembaganya. Dari jajak pendapat itu, dua pertiga dari pemilih tak pernah mendengar istilah Dewan Perwakilan Daerah dan bahkan tidak tahu bahwa, selain DPR, mereka juga punya perwakilan provinsi di Senayan.

Sistem pemilu baru yang akan diterapkan dalam Pemilu Legislatif pada April 2004 juga belum banyak diketahui responden. Hanya seperempat responden yang tahu bahwa mereka harus mencoblos tanda gambar partai politik plus nama calon anggota DPR. "Sosialisasi soal tata cara pemilu ini adalah masalah serius," kata Sandra.

Valina sendiri menghargai masukan dari jajak pendapat itu. Namun, ia mengingatkan, survei itu dilangsungkan pertengahan tahun ini, sementara itu sosialisasi dari Komisi Pemilu baru efektif akhir September lalu. "Itu pun baru tahap pertama," katanya. Sosialisasi yang lebih mendetail tentang mekanisme pemilu, tata cara pencoblosan, dan hal lainnya masih menunggu rampungnya daftar calon legislatif dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. "Juga menunggu desain kartu suara. Itu kan harus disosialisasi juga," katanya.

Pada tahap kedua sosialisasi, Valina menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dari gubernur sampai lurah. "Kami harapkan, para lurah ini akan meneruskan informasi pemilu kepada para ketua RT dan RW di wilayahnya," katanya menambahkan. Dia juga mengharapkan Departemen Dalam Negeri bisa membantu mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam sosialisasi pemilu. "Kami akan lebih menekankan sosialisasi dengan metode tatap muka," katanya. Meski demikian, menurut dia, penggunaan media, baik televisi, radio maupun cetak, tetap akan dimaksimalkan.

Valina juga mengharapkan Komisi Pemilu bisa bekerja sama dengan sejumlah organisasi nonpemerintah yang sering melakukan pendidikan calon pemilih. "Kami harap sosialisasi tentang tata cara pemilihan, mekanisme penghitungan suara dan informasi penting lain bisa disisipkan dalam program mereka," katanya. Peran semua elemen masyarakat, kata Valina, sangat penting untuk menjamin sosialisasi pemilu berjalan lancar. "Tidak mungkin KPU melakukan kerja kolosal ini sendirian," katanya berterus terang. wahyu dhyatmika