KoranTempo - Sejumlah Menteri Dikabarkan Akan Jadi Komisaris Pertamina

Selasa, 30 November 2004.
Sejumlah Menteri Dikabarkan Akan Jadi Komisaris PertaminaJAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dikabarkan akan duduk dalam jajaran komisaris PT Pertamina (persero).

Sumber Tempo menyebutkan, usulan itu diajukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini usulan nama-nama menteri itu sudah berada di meja Menteri Sekretaris Negara untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, ada lima menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Negara BUMN Sugiharto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poernomo Yusgiantoro, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Dijelaskan juga, langkah untuk mengganti jajaran komisaris Pertamina sebagai langkah awal sebelum melakukan penggantian jajaran direksi Pertamina. "Setelah komisaris, nantinya giliran direksi yang diganti," ujarnya.

Saat dimintai tanggapannya, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama menolak berkomentar dengan alasan sedang mengikuti rapat. "Saya masih di Brunei, sedang ada rapat," katanya.

Komisaris Utama Pertamina Laksamana Sukardi juga mengaku belum mengetahui soal pergantian itu. "Saya belum diberitahukan," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Hanya, menurut dia, jika benar sejumlah menteri akan mengisi jabatan komisaris Pertamina, diperkirakan akan terjadi benturan kepentingan. "Apalagi ada menteri yang pengusaha."

Laksamana menegaskan, jika semua posisi komisaris Pertamina diisi menteri, berarti kebijakan ini kembali lagi seperti zaman diterapkannya Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Padahal akan terjadi tumpang tindih peranan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan Pertamina sebagai pelaku kegiatan usaha. "Apa jadinya bila pembuat kebijakan merangkap menjadi aktor," katanya.

Selain Laksamana, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengaku belum mengetahui bahwa akan ada pergantian itu. "Saya belum tahu," katanya kepada Tempo saat ditemui di akhir acara rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI kemarin. erwin daryanto