KoranTempo - Nani: Kembalikan Tanah Cawang ke Depsos

Selasa, 22 Oktober 2002.
Nani: Kembalikan Tanah Cawang ke Depsos JAKARTA -- Dugaan manipulasi aset Departemen Sosial pasca pembubaran departemen ini semakin terang. Mantan Menteri Sosial Nani Soedarsono, mengaku telah dua kali melayangkan surat ke pengurus Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) agar segera mengembalikan tanah dan gedung Cawang Kencana ke Depsos.

"Untuk lebih difungsikan bagi kegiatan-kegiatan sosial, seharusnya tanah dan gedung itu segera dikembalikan pada Depsos sesuai kepemilikannya," kata penasihat Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) -yayasan di bawah Depsos sebelum YHCU-- itu kepada Koran Tempo kemarin.

Nani mengaku telah mengetahui ada upaya YCHU untuk mengalihkan pengelolaan tanah dan gedung menjadi atas nama yayasan itu. Apalagi, kata dia, pengelolaan gedung itu lebih ditujukan pada kegiatan bisnis dan itu tidak sesuai misi dan fungsi YDBKS. "Yayasan ini (YDBKS) didirikan untuk mendukung pembiayaan sendiri segala kegiatan sosial," tuturnya.

Dugaan pengalihan dari aset negara menjadi milik pribadi itu dilakukan terhadap tanah seluas 7.902 meter persegi di Jalan Soetoyo 15, Cawang, Jakarta Timur. Tanah ini dibeli Dirjen Bantuan Sosial dan Ketua Yayasan Rehabilitasi Sosial AM Pasila pada 1971.

Pada 29 Juni 1988, Dirjen Agraria menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Departemen Sosial untuk kepentingan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial - dikenal sebagai penyelenggara kupon berhadiah. Masalah mencuat ketika Departemen Sosial dilikuidasi pada pemerintahan Wahid.

Hanya beberapa hari sebelum pembubaran, Ketua YDBKS Mashud Wisnusaputra melayangkan surat kepada Menteri Sosial Justika Syarifudin Baharsjah agar mengalihkan kepemilikan tanah kepada YHCU (Koran Tempo, 9/10).

Menurut Nani, surat itu ternyata bukan hanya meminta tanah dikembalikan tapi juga pernyataan dia untuk mundur sebagai pendiri YCHU. Dia menyatakan tidak setuju dengan pengalihan pengelolaan tanah dan pelibatan pengurus YDBKS dalam YCHU.

Nani awalnya bersedia dilibatkan dalam pendirian YCHU karena dianggap sebagai sesepuh. Kini, dia merasa dijadikan bumper terutama setelah kasus pengalihan pengelolaan tanah itu terbongkar.

Meski begitu, dia mengaku pembangunan gedung dilakukan saat dia menjabat menteri. Pembangunannya gedung tujuh lantai itu dibiayai dari dana hasil penjualan kupon Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Dalam perkembangannya, tuturnya, saat Mensos Haryati Soebadio kepemilikan tanah dialihkan ke Depsos. Sedangkan bangunan di atasnya, kata dia, masih tetap menjadi milik YDBKS.

Di masa Justika Baharsjah menjabat Mensos, paparnya, Ketua YDBKS Mashud Wisnu Saputra meminta pelurusan status tanah itu kembali dan mendapat respons dari Justika. Bahkan guru besar di Institut Pertanian Bogor itu berencana untuk mengelola tanah dan gedung milik YDBKS dibawah satu yayasan yaitu YCHU.

Nani mengaku tidak mengerti alasan Justika membentuk yayasan. Dia juga sempat mengingatkan soal ini, tapi yayasan itu akhirnya berdiri pada 21 Juli 1999. Tanah beserta gedung itupun dialihkan ke YCHU.

Nani yang masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial juga membantah pernah menulis surat kepada Justika berisi rekomendasi pengalihan status tanah. "Yang benar saya tulis surat kepada negara, juga ke Agraria. Tapi saya tidak pernah menulis surat ke Ibu Baharsjah," ujarnya.

Dia mengatakan, logikanya tidak ada kewenangan dirinya menulis surat kepada Justika. Apalagi kalau dikatakan surat itu menjadi dasar bagi Justika "meluruskan" status tanah itu. "Logikanya di mana? Saya ini Menteri jauh sebelum dia. Lalu apa dasar saya menulis surat kepada dia,"ujarnya lagi.

Kepada Koran Tempo (11/10), Justika menjelaskan berdasarkan tiga surat mantan Mensos yakni Sapardjo Prawiro Diprodjo, Nani Soedarsono, dan Haryati Soebadio, dia mengirim surat ke Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengubah kepemilikan tanah dan gedung itu menjadi atas nama YCHU. am fikri/maria hasugian