detikcom - Presiden Klaim Pemberantasan Korupsi Sudah Menggembirakan

Minggu, 1 Januari 2006.
Presiden Klaim Pemberantasan Korupsi Sudah Menggembirakan
Luhur Hertanto - detikcom
Jakarta -
Sejumlah kalangan menilai pemberantasan korupsi saat ini masih terseok-seok. Tapi hal itu dibantah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya pemberantasa korupsi saat ini sudah mengalami kemajuan yang menggemberikan.

Presiden lantas menyebutkan, aparat Kepolisian, Kejaksaan Agung, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai langkah pemberantasan korupsi secara sistematis, dengan tetap memperhatikan tatanan dan proses penegakan hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan oleh Presiden SBY dalam pidato penutupan akhir tahun 2005 dan menyambut tahun baru 2006 yang bahannya diterima detikcom, Minggu (1/01/2005).

"Langkah-langkah ini membuktikan bahwa zaman telah berubah. Di masa yang lalu, amat langka seorang pejabat negara, gubernur, bupati, wali kota dan anggota DPR yang dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Sekarang, semua sudah berbeda. Sebagai Presiden saya telah menandatangani 63 surat perintah pemeriksaan dan penahanan pejabat negara yang diduga melakukan korupsi," ujarnya.

Sambil tetap mempertahankan asas praduga tak bersalah, aparat-aparat penegak hukum sudah semakin intensif dalam tugas mulia mereka memberantas korupsi. Di sisi lain, yang juga memberikan harapan yang nyata, upaya pencegahan terhadap terjadinya korupsi telah mulai membuahkan hasil.

"Dari laporan yang saya terima, serta hasil pemeriksaan saya di berbagai instansi baik pusat maupun daerah, iklim takut melakukan korupsi mulai nampak, meskipun belum kuat benar. Saya benar-benar menginginkan terwujudnya pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas korupsi," tandas presiden.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memerangi korupsi. Sehingga dibutuhkan kerjasama dan bantuan dari masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY juga mengaku bersyukur atas perkembangan kehidupan kehidupan demokrasi di Tanah Air yang semakin bertambah dewasa. Masyarakat semakin terbiasa dengan perbedaan pendapat. Daya kritis masyarakat terus meningkat dan semakin berkualitas, dengan semakin terjaganya kebebasan pers.

Selain itu, pada tahun 2005 juga telah berhasil diselenggarakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) di 11 provinsi, 180 kabupaten dan 35 kota. "Hal ini pertama kali terjadi dalam sejarah kita. Dengan semua ini, kita berharap bahwa pemerintahan di tingkat lokal bisa lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap persoalan-persoalan lokal yang ada," ujarnya.

Terkait dengan akuntabilitas politik dan peningkatan kualitas demokrasi, maka reformasi birokrasi tidak dapat ditunda-tunda. Upaya ini mencakup perbaikan kapasitas dan produktivitas, serta peningkatan disiplin dan etos kerja, serta perbaikan penggajian.

(
san
)