Jumat, 15 Agustus 2008.
Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Buruh Migran
Jum'at, 15 Agustus 2008 | 11:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dinilai gagal melindungi buruh migran oleh Migrant Justice, Lembaga Penelitian dan Advokasi Buruh Migran Indonesia. Rencananya Migrant Justice akan menggelar unjuk rasa teatrikal hari ini (15/8) di depan Istana Presiden mulai pukul 14.00 WIB.
Menurut Direktur Kampanye dan Monitoring Migrant Justice, Tajuddi Ka'bah, pemerintah gagal melindungi tenaga kerja Indonesia dari pelanggaran hak asasi manusia. "Pemerintah lebih tertarik kepada devisa yang dihasilkan TKI," ujarnya saat dihubungi Tempo hari ini (15/8).
Dari siaran pers yang diterima Tempo lembaga ini mencatat pada tahun ini ada 25 kasus kematian TKI, 13 orang terancam hukuman mati, 7500 TKI dipenjara tanpa sebab yang jelas, 3000 orang dideportasi, dan 1000 orang menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking.
Lembaga ini juga menyoroti keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dinilai kurang melindungi TKI di luar negeri. "Mereka hanya melakukan fungsi penempatan TKI, tetapi perlindungannya tidak," katanya.
Migran Justice, kata Tajuddin mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 serta merevitalisasi fungsi BNP2TKI. "Dalam rangka memberikan jaminan kepada buruh migran." katanya.
Akbar Tri Kurniawan
INDEKS BERITA LAINNYA :
No comments:
Post a Comment