Republika - Reformasi Akpol, Mencegah Aksi 'Koboi' di Kalangan Polisi

Minggu, 10 Juni 2007.

Reformasi Akpol, Mencegah Aksi 'Koboi' di Kalangan Polisi












Belum sebulan kasus penembakan antarpolisi di Merauke, tiba-tiba saja di Palembang, insiden 'ala koboi' ini kembali terjadi. Peristiwa yang terjadi Selasa (5/6) itu, melukai Bripda Pol Arianto, (21) anggota Direktorat Samapta Polda Sumsel. Arianto menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh temannya sesama anggota polisi, Bripda Pol Eka Satria (23). Korban yang kini menjalani perawatan di RS Bunda Palembang tertembak pada leher bagian kiri. Kejadian beruntun selama 2007 ini cukup membuat merah kuping para petinggi polisi. Di saat sorotan profesionalisme polisi sebagai pengayom masyarakat banyak didengung-dengungkan, para anggotanya justru berlagak seperti koboi. Kasus di Semarang pada 14 Maret 2007 lalu, misalnya. Usai apel pagi di Mapolwiltabes Semarang, Briptu Hance Chris, menembak mati Wakapolwiltabes Semarang, AKBP Liliek Purwanto. Tim Resimen Mobil (Resmob) terpaksa dikerahkan untuk menangkap Hance. Aksi saling tembak terjadi sampai akhirnya Hance tewas diterj!
ang timah panas tim Resmob. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan dalam dua tahun terakhir ini, telah terjadi 13 kasus penembakan antarpolisi. ''Ini fenomena dua tahun terakhir, Polri harusnya mencermati itu,'' kata Neta. Kasus-kasus penembakan antarsesama anggota Polri, jelas Neta, akibat dampak kesalahan sistem rekrutmen anggota Polri. Sistem rekrutmen yang ada selama ini, lanjut Neta, tidak mecari tahu motivasi seseorang mendaftar menjadi anggota polisi. Ketidakjelasan motivasi calon polisi inilah yang mengakibatkan banyaknya polisi yang bermasalah dan labil mentalnya. Langkah Polri hanya menerima calon taruna Akademi Polisi (Akpol) minimal lulusan sarjana, tahun 2008, menurut Neta, perlu diapresiasi. Dengan membatasi calon taruna Akpol minimal sarjana, setiap anggota polisi akan mejadi matang secara umur ketika menduduki jabatan dan pangkat tertentu. ''Lihat saja AKP Rony (kasus penembakan di Merauke --Red), baru 29 tahun sudah jadi kas!
at. Tes psikologi Polri kepada anggota juga harus diintensifka!
n,'' teg
as Neta. Menanggapi kritikan Neta, Deputy SDM Mabes Polri, Irjen Bambang Hadiyono, mengatakan Polri sudah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah transparasi proses seleksi calon taruna Akpol. Upaya transparansi ini, rinci Bambang, dimulai dari perumusan soal, proses koreksi, hingga pengumuman hasil tes. Di setiap proses tersebut, Bambang menjamin, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan perwakilan masyarakat akan dilibatkan. Pemilihan soal ujian calon taruna pun, kata Bambang, saat ini lewat outsourcing, bekerja sama dengan Depdiknas. Sudah menjadi rahasia umum, proses seleksi calon taruna Akpol selama ini kental dengan nuansa suap. Rahasia umum inipun sempat menjadi kesimpulan ilmiah ketika mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di tahun 2004, melakukan penelitan di tubuh Polri. Penelitian tersebut menyimpulkan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Polri sudah bertahun-tahun mengakar, baik di bidang operasional maupun pembinaan. Pe!
nelitian mereka di 19 kepolisian daerah (Polda) menemukan fakta: untuk menjadi polisi, seorang calon terpaksa membayar Rp 40 juta! Setali tiga uang dengan PTIK, kajian yang pernah dilakukan IPW menyatakan, aksi pungli, pemerasan, dan suap-menyuap yang paling mengerikan justru terjadi di lembaga pendidikan kepolisian. Meski praktik korup tersebut sering kali dilaporkan IPW baik ke kalangan Polri atau DPR, namun budaya korupsi di dunia pendidikan polisi terus berlangsung. ''Ujung tombaknya Kapolda, karena proses penerimaan berlangsung di tiap-tiap Polda,'' ujar Neta S Pane. Berdasarkan pantauan IPW di beberapa Polda se-Indonesia, dua Polda yakni Polda Jawa Timur (Jatim) dan Polda Sumatra Selatan (Sumsel), kata Neta, menjadi dua Polda yang mulai terlihat transparan. Hal tersebut, terang Neta, dibuktikan dari adanya proses komputerisasi hasil tes, dan diberikannya akses LSM untuk meneliti dan mengamati hasil tes. 12 LSM yang diberi akses mengawasi proses seleksi calon taruna Ak!
pol di Polda Jatim, contoh Neta, menjadi cerminan adanya keser!
iusan Po
lri memberantas praktik KKN di tubuh Polri. Soal masih banyaknya calon taruna titipan jenderal, Neta yakin, kuncinya terletak pada Kapolda. ''Para jenderal itu kan menitip lewat Kapolda, asal Kapoldanya berani menolak katabelece jenderal,'' tambah Neta. Upaya mereformasi Akpol oleh Polri bukan hanya pada transparansi proses seleksi calon taruna. Namun, juga dengan meningkatkan kualitas lulusan, dengan hanya menerima calon taruna lulusan sarjana (S1). Mulai tahun 2008 Akpol hanya akan menerima calon siswa minimal lulusan S1. Untuk tahun 2007 ini, sebagian kecil calon taruna lulusan SMU masih diberi kesempatan ikut seleksi. n andri saubani/irwan ay
( )