Republika - Kembangkan Program Perumahan Swadaya

Selasa, 8 Mei 2007.

Kembangkan Program Perumahan Swadaya












Pepatah 'serasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak' tampaknya didukung penuh oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Masalah hunian di Indonesia memang masih jadi pekerjaan rumah yang cukup pelik. Jutaan rakyat masih ada yang belum tinggal menetap di bangunan yang disebut 'rumah'. Jutaan penduduk lain juga masih hidup berhimpitan dalam satu rumah, membuat bangunan jadi tak layak huni. Sementara itu, sudah separuh perjalanan Yusuf Asy'ari, Menteri Perumahan rakyat, duduk di ruang kerjanya yang cukup lapang di lantai dua kantornya di bilangan Blok M, Jakarta Selatan. Akhir pekan lalu, Pak Menteri yang mengaku takut dicium Tukul Arwana ini menerima Stevy Maradona, Indira Rezkisari, dan juru foto, Yogi Ardhi dari Republika, untuk berbincang di kantornya selama 45 menit. Dengan nuansa akrab, Yusuf menjelaskan apa saja capaiannya selama ini. Juga memaparkan rencana apa yang tengah atau belum dituntaskannya. Di samping membahas adakah program perumahan lain selain mem!
bangun rusun. Uniknya menteri dari FPKS ini mengaku tak mau hidup di rusun. ''Nanti saya ditegur orang. Kok menterinya tinggal di rusun yang buat rakyat menengah ke bawah?'' katanya sambil tertawa. Berikut petikan wawancaranya : Sudah dua setengah tahun menjabat, apa saja pencapaian bapak? Pertama regulasi. Itu ada banyak, belasan regulasi. Lalu subsidi, saya sudah tiga kali naikkan subsidi dari Rp 2,4 juta yang paling rendah, paling tinggi Rp 3,5 juta. Jadi yang paling rendah Rp 7,5 juta dan paling tinggi Rp 12,5 juta. Kalau program perumahan, itu KPR yang ada selama ini. Secara kasar selama tahun lalu itu lebih dari 130 ribu unit dibangun. Apa filosofi orang Indonesia untuk punya rumah? Kita berharap dia menghuni rumah, kalau bisa memiliki atau menyewa yang secara sehat dan layak, termasuk juga huniannya jangan terlalu padat di dalam satu rumah. Apa rencana jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Negara Perumahan Rakyat? Rencana jangka menengah tentu kita berpedom!
an pada RPJM, jangka panjangnya kita ingin penuhi kebutuhan ru!
mah, khu
susnya masyarakat menengah ke bawah terpenuhi, karena kesenjangan rakyat yang belum punya rumah itu konon banyak, konon sampai 2006 sekitar enam juta kepala keluarga belum punya rumah, tapi itu angka taksiran. Kok angka yang belum punya rumah masih kecil sekali? Enam juta kok kecil? Ya kalau dibanding total penduduk Indonesia yang 220 juta jiwa? Menurut saya itu jumlahnya sudah cukup banyak, harusnya kan semua dapat hunian. UUD 1945 sendiri mengatakan bahwa hunian itu hak dasar rakyat. Enam juta ini angka konservatif. Ini besar karena kita kemampuan produksi rumah yang belum tercatat dengan baik. Program rumah kita ada dua, pertama program rumah formal dan kedua program rumah swadaya. Rumah formal itu yang dibikin para pengembang dan dijual di pasar perumahan. Itu produksinya tidak sampai 100 ribu unit per tahun. Yang banyak sebetulnya adalah rumah swadaya. Selama ini konon 70 persen dari rakyat Indonesia itu memenuhi kebutuhan rumahnya secara swadaya, dibangun sendiri atau!
secara gotong royong, atau rumah yang dibangun oleh koperasi untuk anggotanya. Itu nanti kita perbaiki dari yang tidak layak huni jadi layak huni. Mengapa? Pertama keterbatasan para pengembang untuk sediakan rumah. Kedua pengembang ini kan hanya ada di kota besar, di kota kecil kan baru mulai. Rumah swadaya inilah yang belum terdeteksi dan tercatat dengan baik, berapa produksi per tahunnya. Masalahnya menyangkut tata administrasi pemerintahan kita, laporan dari dukuh hingga negara itu belum tercatat, tapi diyakini itu sangat banyak, lebih dari produksi rumah formal. Meski demikian pertumbuhan permintaan rumah itu juga luar biasa besar, diperkirakan 800 ribu unit per tahun sebagai akibat dari pembentukan keluarga baru, pertambahan penduduk, dan urbanisasi, mereka semua butuh rumah. Berarti ada kesenjangan 700 ribu unit rumah tiap tahun? Iya. Makanya kita selalu katakan, orang itu tidak bisa begitu nikah, berkeluarga, punya rumah, saya juga dulu seperti itu. Mereka akhirnya !
membuat kamar lagi di rumah orang tua atau mertuanya, ini jadi!
rumah y
ang tadinya layak huni jadi tidak layak huni, makin padat. Yang mana fokus program pemerintah? Rumah formal atau swadaya? Dua-duanya, cuma memang selama ini yang rumah swadaya itu programnya baru berjalan, selama ini kalau orang berpikir tentang rumah baru terbatas di rumah formal, perumahan, tapi kita ingin sekarang agar seimbang. Bagaimana bentuk program rumah swadaya itu? Ada yang bantuan langsung masyarakat, ada yang bantuan terpilih, jadi kita kerja sama dengan pemda, pemkot, pemkab. Contohnya di Pekalongan, Banjarnegara, dan Purbalingga. Ini untuk memperbaiki dan membangun rumah-rumah yang gedek-gedek itu. Rumah yang selama ini dengan gedek atau tanah biasa itu ditembok separuh, kemudian dibikinkan kamar, dibikinkan tiang permanen. Mereka yang tidak punya modal, ada bantuan untuk membangun sebesar Rp 2 juta - Rp 5 juta. Dananya juga dibantu dengan dana APBD. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebelum menerima bantuan? Nanti pemda bikin tim yang melihat, bi!
asanya didahulukan yang paling miskin, yang janda, yang pendapatan rendah, tidak mungkin orang kaya akan diberi bantuan. Ada berapa daerah yang ikut program rumah swadaya? Delapan provinsi, diantaranya Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Sulsel, nanti ada tambahan. Berapa ribu unit target pembangunan rumah swadaya ini? 350 ribu unit pembangunan maupun renovasi. Tujuan akhirnya? Menjadikan rumah itu jadi layak huni, sehat! Seperti di Purbalingga, daerah ini selama lima tahun terakhir memperbaiki rumah rakyatnya sebanyak 8.523 unit rumah, itu berarti tiap tahun sekitar 1.600-an unit, Nah kalau semua kabupaten kota di Indonesia punya program seperti ini, setahun 150 ribu unit, itu kali 440 kabupaten kota berapa yang bisa dicapai? Ini yang harus kita tularkan ke daerah lain, di luar Jawa di Engrekan mereka bikin rumah untuk nelayan yang tidak punya rumah, ada sekitar 200 unit, di Pacitan ada rumah nelayan 75 unit, di Bontang juga dibangun, di Nunukan untuk nelayan, ini yang kita i!
ngin dorong di paruh kedua pemerintahan ini. Ini khusus untuk !
kota-kot
a selain kota besar? Pada dasarnya begitu. Jadi di DKI Jakarta program ini bukan prioritas? Di DKI yang prioritas adalah rusunawa dan rusunami, karena tanah di luar kota-kota besar ini masih terbuka lebar dan masih murah. Sementara di kota besar harga tanah makin mahal, kalau tidak dibikin rusun itu harganya akan jadi terlalu mahal lagi kalau hanya dibikin rumah sederhana sehat jadi tidak mungkin lagi untuk RSH. Berapa anggaran program rumah swadaya ini? Masih sedikit sekarang, tahun ini kalau tidak salah paling-paling Rp 21 miliar, tapi ini ditandem dengan APBD, dan masyarakat juga diharapkan turut ikut serta membantu, jadi ada dari pusat, daerah, dan pemilik serta lingkungan masyarakat sendiri, kalau masyarakat miskin mereka biasanya ngumpulin dana bersama. Dananya dari mana? Itu dari berbagai macam dana, ada dari pemerintah, LSM, UKM, donor, itu dikelola bersama, ini sampai 2009, total dana hingga 2009 itu kalau bisa didapat, kalau 2006 itu Rp 18 miliar, 2007 itu Rp 21 m!
iliar, harapan kami 2008 jadi Rp 60 miliar lebih kalau bisa, idealnya dapat anggaran Rp 100 miliar per tahun Jadi kesimpulannya, anggaran kita untuk program rumah swadaya ini anggarannya masih kecil, oleh karena itu waktu kemarin ke Purbalingga kita bawa teman-teman anggota Komisi V DPR untuk meyakinkan bahwa ini lho programnya seperti ini, mereka kita harapkan mendukung kalau ada usulan tambahan anggaran, tapi itu ya politis juga ya. Bagaimana untuk hunian masyarakat tunawisma? Itu bentuknya social housing, itu rumah yang dibangun oleh pemerintah untuk rakyat miskin, ini diperlukan subsidi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan operasional, karena biasanya mereka tidak mampu untuk bayar sewa, contohnya Pondok Goro untuk pekerja tukang pikul, kuli angkut, kuli cangkul dan sebagainya, ini ada di Semarang, tapi di Jakarta kelihatannya tidak laku, ia kalau dengan rumah petakkan. Kalau begitu, secara jangka panjang apa konsep pembangunan perumahan nasional? Pemerintah harus puny!
a badan perumahan nasional, bisa BLU, BUMN, apapun! Tapi suatu!
lembaga
yang berwenang di perumahan, yang bisa bangun rumah dan rusun, bisa sewakan, bisa menjual, dan membeli kembali, seperti di Thailand atau Singapura. Kan sudah ada Perumnas, apa peran Perumnas? Perumnas itu cuma membangun saja, itupun karena kesulitan tidak ada modal yang cukup dia selalu kerjasama dengan swasta, kalau kerjasama yang dipilih adalah rumah mewah, karena RSH itu jadi kecil bagiannya. Kalau Perumnas mau dijadikan badan perumahan nasional bisa, berikan ia kewenangan dan kasih modal. Anggaran badan perumahan nasional ini nanti untuk apa? membangun rumah? subsidi bunga? Membangun rumah. Sebab kita tidak bisa hanya mengandalkan pada kemampuan pengembang. Ibaratnya badan ini berperan jadi developer pemerintah? Ibaratnya begitu. Jadi nanti badan itu kerjanya bikin spesifikasi rumah yang akan dibangun, mendaftar seluruh orang yang butuh rumah, seperti di Cina, badan ini punya daftar sekian ribu orang butuh rumah di mana saja, dia lalu pesan sama pengembang untuk dibang!
un, tender, bayar, siap huni, dan daftar orang tadi tinggal masuk, kalau mau pindah tinggal bilang, nanti tukar tambah atau jual. Seberapa urgent dia harus ada? Menurut saya sih sekarang sudah harus ada, cuma kalau dipaksakan nanti kesannya cari-cari kekuasaan, kerja belum tuntas, ya tidak enak juga, kita lihat situasinya. Ngomong-ngomong, berapa sih anggaran kementerian tiap tahunnya? Untuk tahun ini sekitar Rp 550 miliar, untuk tahun depan, kalau 'selamat' lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) itu Rp 759 miliar. Kalau begitu berapa angka idealnya anggaran? Menurut saya tidak usah terlalu banyak, paling tidak Rp 5 triliun, tapi kalau tidak ada duit, ya Rp 1 triliun dulu lah jalan, sambil rolling, karena kalau Rp 1 triliun itu kan bisa paling tidak untuk 15 menara rusun, ini yang istilahnya tidak boleh rugi, untuk boleh, jadi untuk bangun, modal peliharaan, dan membeli kembali rusun itu.
( )