Republika - Hardiknas di Kota Cirebon Diwarnai Aksi Demo

Jumat, 4 Mei 2007.

Hardiknas di Kota Cirebon Diwarnai Aksi Demo






Realisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan.





BANDUNG -- Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei diisi dengan aksi unjuk rasa. Mereka yang berdemo berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib pendidikan di tanah air. Ribuan aktivis mahasiswa, guru, dan pelajar berunjuk rasa merayakan Hardiknas di Gedung Sate, Bandung, Rabu (2/5). Sementara Komisi E DPRD Jabar siap menyusun raperda inisiatif tentang sistem penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk bagi komunitas pendidikan dalam Hardiknas 2007. Aktivis yang berunjuk rasa itu berasal dari FGII, FMN, PMII, dan Gema Pena. Sekjen FGII, Iwan Hermawan, menyatakan, sudah saatnya Jawa Barat memiliki perda yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Menurut dia, perda tersebut diharapkan mampu menghentikan praktik intimidasi yang dialami guru dan siswa. Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Demo!
krasi Cirebon (FSMDC) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Rabu (2/5). Dalam aksinya, mereka menuntut perbaikan dalam dunia pendidikan. Setelah mengawali aksinya dari Jl Perjuangan Kota Cirebon, massa langsung menuju Balai Kota Cirebon. Di depan tempat kerja wali kota itu, massa langsung menggelar orasi. Dalam orasinya, salah seorang korlap, Roni, mengatakan, prestasi dunia pendidikan di Kota Cirebon saat ini masih buruk. Hal itu, tercermin dari banyaknya permasalahan, baik menyangkut masih tingginya angka buta huruf maupun angka putus sekolah. ''Kami menuntut agar Pemkot Cirebon dapat menyelesaikan semua permasalahan tersebut,'' tandas Roni. Aksi serupa juga dilakukan mahasiswa, pelajar, dan LSM di Kab Garut. Berbagai elemen aktivis dari BEM se-Garut, LSM, hingga para siswa sekolah, secara serempak melakukan orasi di kawasan Simpang Lima dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Garut. Meski tidak melakukan aksi anarkis, aksi yang berlangsung mulai pukul 09.!
00 WIB itu tetap mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisi!
an setem
pat. Para aktivitas BEM yang terdiri dari elemen BEM Universitas Garut, STAI Muhammadiyah, STAI Darul Arqam, STKIP Garut, STIE Yasa Anggana, STT Garut, dan STH Garut itu, bersama-sama meneriakkan perjuangan untuk pendidikan. Wildan Nurfahmi, koordinator aksi, dalam orasinya meminta kepada semua pihak untuk terjun dan terlibat dalam perjuangan hak pendidikan yang layak. Termasuk, kata dia, dengan mengalokasikan dana APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan seperti yang diamanatkan undang-undang. Tuntutan serupa juga disampaikan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI) Daerah Garut yang berdemo di tempat yang sama. Salah satu yang harus diperhatikan, kata Imama Kamaludin, koordinator aksi, adalah pengusutan kasus penggunaan ijazah palsu oleh eksekutif. ''Jangan sampai kasus tersebut menguap begitu saja. Karena itu mencoreng nama baik eksekutif,'' tandas dia. Sedangkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung b!
erunjuk rasa di depan gedung rektorat Universitas Islam Bandung (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu (2/5). Mereka menuntut komersialisasi dan pendikotomian pendidikan dihapuskan. Aksi yang berlangsung pukul 09.00-11.00 WIB ini merupakan bagian dari kegiatan peringatan Hardiknas. Para mahasiswa ini melihat praktik pemerintah dalam menjalankan roda pendidikan telah salah arah dan merugikan banyak pihak. Salah satunya, bisa dilihat dari kebijakan setiap departemen yang mempunyai perguruan tinggi. ''Seharusnya anggaran pendidikan 20 persen itu ditujukan untuk semua rakyat Indonesia,'' ungkap koordinator lapangan PMII, Irawan, kepada Republika. Ia menjelaskan, saat ini Depdagri memiliki Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menghabiskan anggaran Rp 200 miliar per tahun, belum lagi anggaran Depag untuk UIN. Jika seandainya dana pendidikan yang tersebar itu terpusat di Departemen Pendidikan, maka kemungkinan dana 20 persen pendidikan bisa terealisasi.
(mus/lis/ren/san )