detikcom - PWI Diminta Tidak Memaksakan Diri Gelar Porwanas

Kamis, 13 Januari 2005.
PWI Diminta Tidak Memaksakan Diri Gelar Porwanas
Chaidir Anwar Tanjung - detikcom

Pekanbaru -
Penolakan terhadap acara Porwanas (Pekan Olah Raga Wartawan Nasional) terus menggelinding di Riau. Tokoh masyarakat juga meminta PWI untuk tidak memaksakan kehendaknya menggelar acara tersebut.

Organisasi wartawan tertua di Nusantara ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat di Riau. Kecaman keras itu terkait akan digelarnya Porwanas 8-18 Februari 2005 dengan mengeyedot dana APBD Riau sebesar Rp 6 miliar. Itu belum lagi dana yang diajukan pihak panitia penyelenggara ke sejumlah bupati dan walikota serta perusahaan besar yang ada di Riau.

Kritikan pedas itu, misalnya dilontarkan Syamsul Rakan Chaniago, sesepuh tokoh di Riau. Menurut dia, PWI diminta untuk tidak memaksakan diri dalam melaksanakan Porwanas di Pekanbaru. Sebab, masyarakat di Aceh dan Sumut sebagai korban tsunami masih berduka teramat dalam. Rasanya sangat tidak etis, bila wartawan yang selama ini dikenal sebagai penyambung lindah masyarakat, malah akan berpesta.

"Cobalah kita merenung sejak melihat kondisi korban tsunami. Anak bangsa kita di sana masih berduka dengan kehilangan harta benda, anak, istri serta keluarganya. Masak PWI tetap akan memaksakan kehendaknya," kata Syamsul yang juga Ketua Asosiasi Advokasi Indonesia di Riau.

Menurut Syamsul, selaku masyarakat timur, agaknya kurang pantas bila di tengah kesusahan orang lain malah ada sekelompok kalangan yang akan berpesta. Apalagi bila dilihat pada tatanan adat Melayu Riau. Sampai saat ini, tradisi relijius dengan memperingati kematian dengan istilah tujuh hari, 40 hari bahkan 100 hari masih dilakukan masyarakat.

"Masak kita yang hidup di Bumi Melayu ini akan melanggar tatanan adat seperti itu. Padahal kuburan massal di Aceh masih basah, dan belum sampai hitungan 100 hari. Apakah tidak sebaiknya PWI mengundurkan acara tersebut," sindir Syamsul Rakan.

Masalah korban tsunami, lanjut Syamsul, bukan lagi musibah nasional tapi sudah menjadi musibah dunia internasional. Buktinya saja, Sekjen PBB Kofi Annan sampai menyempatakan diri untuk melihat kondisi korban tsunami di Aceh.

"Saat ini mata dunia internasional masih menyoroti masalah Aceh dan Sumut, janganlah PWI itu memaksakan kehendaknya. Kalau tetap dilaksanakan, nanti masyarakat malah bertanya ada apa sebenarnya dibalik acara itu?," kata Syamsul.

Ungkapan senada juga dilontarkan tokoh Riau Prof Dr Tabrani Rab. Menurut dia, dana APBD Riau yang dipergunakan untuk Porwanas itu merupakan bantuan pemerintah yang salah sasaran. Porwanas itu tidak ada urgennya dengan kepentingan masyarakat banyak.

"Sebentar lagi, kelompok petani, guru, penjual jagung bakar, tukang becak dan entah apa lagi namanya akan ikut-ikutan pelaksanakan pekan olah raga. Kalau sudah begini maka hancurlah negara kita," kata Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) asal Riau itu.

Penolakan-penolakan terhadap Porwanas dari sejumlah tokoh Riau ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Umum PWI Tarman Azzam bahwa penolakan Porwanas hanya datang dari AJI dan PJI.

(
asy
)