Batas Waktu Bagi Misionaris Asing Ditentukan Besok

Minggu, 4 Juni 2006.
Batas Waktu Bagi Misionaris Asing Ditentukan BesokYogyakarta, 4 Juni 2006 00:46Senin (5/6), Pemerintah akan menetapkan batas waktu bagi misionaris asing yang membuka posko untuk membantu serta memberi bantuan kepada korban gempa bumi 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Saat ini semuanya masih mengalir begitu saja, tetapi menurut Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, hal itu akan dibicarakan pada rapat koordinasi Satkorlak pada Senin (5/6 --Red) nanti," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda seusai menemui Sultan HB X di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu malam (3/6).

Kata dia, pemerintah tidak dapat menentukan sampai kapan mereka dapat memberikan bantuannya di daerah bencana gempa, baik di DIY maupun di Jawa Tengah. Tetapi untuk masa tanggap darurat, lebih baik tidak diberlakukan terlalu lama.

"Namun yang jelas, saat ini kondisi sudah lebih baik. Para korban yang mengalami luka berat dan luka ringan sudah dapat ditangani di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, serta beberapa rumah sakit lapangan yang didirikan oleh misionaris asing," ujarnya.

Kini, para korban tinggal melewati masa perawatan rutin. "Namun, kita sangat berterimakasih apabila mereka masih tinggal di daerah bencana untuk memberikan pelayanan kepada warga," tambahnya.

Menurut dia, saat ini semua pihak memberikan perhatiannya pada musibah yang telah menimpa Indonesia.

"Kita patut bersyukur karena mereka bermaksud baik demi kemanusiaan, dengan menolong sesama yang sedang tertimpa musibah, tanpa ada pamrih apapun," katanya.

Dikatakannya, pemerintah akan berupaya memperlancar semua kegiatan mereka selama menjadi misionaris di DIY dan Jateng. Itu akan dilakukan bukan hanya pada saat masa tanggap darurat, tetapi juga pada proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

Mengenai audit terhadap semua bantuan asing yang masuk ke Indonesia, ia mengatakan pemerintah tidak berwenang melakukannya, karena sejak awal hingga akhir sudah dikelola sendiri oleh mereka.

"Kami akan mengajukan permintaan kepada PBB untuk mengawasi semua kegiatan mereka, baik mereka yang berasal dari organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah," ujarnya.

Pada penanggulangan bencana alam kali ini, diakuinya masih terkendala dalam koordinasi. "Kita utamakan penyelamatan korban terlebih dahulu, dan birokrasi akan dilakukan pada waktunya nanti," kata dia. [EL, Ant]