Republika - Playboy Majalah Gelap

Kamis, 20 Juli 2006.

Playboy Majalah Gelap






'Pornografi lebih berbahaya dari kokain.'





JAKARTA -- Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memberi predikat baru untuk Playboy. Karena majalah ikon pornografi tersebut terbit tanpa menyertakan alamat redaksi dan penerbitan yang sesungguhnya, Kalla mengatakan majalah itu sebagai majalah gelap. ''Gelap karena tidak ada alamatnya,'' kata Kalla kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, Rabu (19/7). Dalam wawancara itu, wartawan meminta pendapat Kalla tentang kembali terbitnya majalah pengumbar syahwat itu untuk ketiga kalinya. Lalu, bagaimana sikap pemerintah terhadap majalah porno yang dijual di sembarang tempat sehingga bisa dibeli anak-anak, itu? Pemerintah, kata Kalla, sedang mempelajari aturan-aturannya. ''Sofyan (Menkominfo Sofyan Djalil, red) sedang mempelajari itu,'' katanya. Menteri Agama, Maftuh Basyuni, meminta Polri melanjutkan proses hukum terhadap pengelola dan model-model yang pernah tampil di majalah itu. Sebab menurut dia, majalah porno seperti Playboy sang!
at tak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang agamis. Menag menegaskan, dilihat dari sisi manfaat dan mudharat, Playboy lebih banyak memberi mudharat. Karena itu, dia mengimbau pengelola Playboy menutup majalah itu dan mendirikan majalah lain. ''Janganlah anda pergi jalan-jalan dengan telanjang agar orang lain memperhatikan anda,'' ujarnya bertamsil. Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), bereaksi keras atas cara peredaran Playboy yang dilakukan terbuka dan di tempat-tempat umum. Dia menilai peredaran Playboy yang mudah diakses oleh siapapun, telah mengancam anak-anak. ''Kami setuju dengan Dewan Pers yang menyatakan [peredaran Playboy] telah melanggar hak-hak anak. Polisi harus menegakkan hukum secara tegas,'' kata Sekjen Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, kepada Republika di Jakarta, kemarin. Selain dengan KUHP, kata Arist, polisi bisa menjerat pengedar Playboy dengan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak, kata Arist, harus dilindungi !
dari produk-produk pornografi. Sebab produk-produk cabul bisa !
menginsp
irasi anak-anak berbuat amoral. Ketua Yayasan Kita dan Buah Hati, Elly Risman, mengatakan produk pornografi mempunyai daya rusak hebat bagi moral anak. ''Lebih berbahaya dari kokain,'' cetusnya. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Dewan Pers di gedung DPR/MPR, kemarin, Playboy menjadi pokok bahasan utama. Sejumlah anggota DPR menilai Dewan Pers kurang maksimal mempersoalkan terbitnya Playboy, juga peredarannya. Di akhir rapat, Komisi I menyimpulkan perlunya pembuatan aturan pendistribusian media massa untuk mengatasi peredaran pornografi. ''Komisi I sepakat mengembangkan UU Pendistribusian Media Massa dengan pemerintah atas usul Dewan Pers,'' kata Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga. Anggota Dewan Pers, Amir Effendi Siregar, mengatakan distribusi media massa merupakan faktor signifikan dalam menjaga stabilitas norma dan nilai-nilai di masyarakat. Amir menegaskan Playboy telah melanggar kode etik pers karena tak ada pengawasan pendistribusiannya!
. Sementara itu, Ngurah Artha, pemilik rumah di Jl Tukad Citarum No 99, Denpasar, mengakui rumahnya memang tak pernah menjadi kantor Playboy. Sejak terbitan edisi kedua, Playboy mencantumkan alamat itu. ''Pencantuman itu hanya untuk menjawab keangkuhan kawan-kawan yang anarkis terhadap Playboy,'' kata Artha di Denpasar, kemarin. Pencantuman rumahnya, tutur Artha, bermula saat dia bertemu Pemred Playboy, Erwin Arnada. Erwin adalah anggota perguruan Sandi Murti yang dia pimpin. Kepada Erwin, Artha mengaku berani mencantumkan rumahnya sebagai alamat Playboy. Soal pencantuman namanya sebagai staf redaksi Playboy, Artha mengatakan itu hanya asal cantum. Sebab Artha tak pernah terlibat. Soal aksi menentang Playboy yang marak, Artha mengatakan seharusnya yang mengusut Playboy bukan masyarakat, tapi polisi.
(djo/hri/aas )