KoranTempo - Utang CGI Dibutuhkan Hingga 2007

Selasa, 18 November 2003.
Utang CGI Dibutuhkan Hingga 2007JAKARTA -- Kajian terbaru Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai kebutuhan utang luar negeri Indonesia menyebutkan pinjaman dari kelompok kreditor Concultative Group on Indonesia masih dibutuhkan hingga 2007. Sebab, hingga tahun ini anggaran negara masih mengalami defisii dan kesenjangan keuangan, sekalipun pada 2006 diperkirakan sudah surplus. Baru pada 2008, Bappenas memperkirakan kesenjangan itu hilang.

Setelah Indonesia menghentikan program Dana Moneter Internasional (IMF) akhir tahun ini, menurut Deputi Kepala Bappenas Bidang Pendanaan dan Pembangunan Prasetyo Widodo, utang CGI akan menjadi andalan pemerintah untuk menutup kekurangan penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri.

Hingga akhir semester pertama 2003 posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 75,18 miliar. Dari jumlah itu sebanyak 61 persen atau US$ 45,67 miliar merupakan utang dari CGI. �Sejak 1993,� kata Prasetyo di Jakarta kemarin, �pinjaman CGI selalu berada dalam kisaran 61-71 persen dari total utang luar negeri Indonesia.�

Menurut dia, setiap kali sidang CGI berlangsung, misi pemerintah adalah mendapatkan pendanaan yang memadai untuk mendukung pembangunan. "Pembiayaan yang tidak bisa ditutup APBN harus dibiayai utang luar negeri," katanya.

Bakal mendominasinya utang CGI dalam anggaran mendatang pun sudah disampaikan Kepala Perwakilan IMF untuk Asia Pasifik Daniel Cittrin dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Perbankan DPR Emir Moeis, 11 November pekan lalu. IMF bahkan menyarankan Indonesia mengajukan pinjaman kepada lembaga itu untuk menopang rencana pertumbuhan ekonomi 4,8 persen pada 2004.

Namun, menurut Emir, akan sangat sulit bagi Indonesia mengajukan pinjaman ke CGI sementara stok utang masih menumpuk. Sejauh ini, pemerintah dan DPR optimistis bisa menutup defisit anggaran tahun depan dengan hasil privatisasi, penjualan aset BPPN, dan penerbitan oboligasi dalam dan luar negeri.

Prasetyo menambahkan, posisi strategis CGI memang harus dikaji ulang. Sebab, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 2002 sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan keuangan negara dengan mengurangi utang luar negeri. �Menghentikan program IMF pun untuk mewujudkan kemandirian itu,� tuturnya.

Sejak 1966, menurut Prasetyo, MPR sudah berseru agar pemerintah menghilangkan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Pada tahun itu, pemerintah bisa menekan kebutuhan utang luar negeri dan jumlahnya terus dikurangi. Namun prestasi itu anjlok sejak 1988 atau pada Repelita III akibat Indonesia diterjang krisis ekonomi. Sejak saat itu hingga kini jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat. Data Bappenas menunjukan sejak 1967 hingga Januari 2003, utang CGI sudah mencapai US$ 111,07 miliar.

Sekarang jumlah pinjaman utang luar negeri jauh lebih kecil dibanding beban anggaran untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo. Tahun depan saja, pemerintah harus mengeluarkan anggaran Rp 68 triliun untuk pokok dan bunga utang luar negeri. Jumlah yang hampir menyamai anggaran untuk pembangunan fisik.

Di sisi lain, kata Prasetyo, besarnya utang luar negeri itu juga indikasi kalau Indonesia dipercaya oleh dunia internasiona. �Tapi pandangan ini harus dikaji lagi, apakah masih relevan saat ini," katanya.

Sidang CGI -- yang selalu dikendalikan Bank Dunia -- tahun ini direncanakan berlangsung 10-11 Desember 2003 di Jakarta. Prasetyo mengatakan Bappenas berharap ketua delegasi Indonesia di CGI lebih banyak inisiatif agar agenda tidak sepenuhnya diatur Bank Dunia atau kreditor lain. bagja hidayat