KoranTempo - Pola Baru Pengelompokan Politik Santri

Kamis, 20 November 2003.
Pola Baru Pengelompokan Politik SantriSaiful MujaniDirektur Political Research, Freedom Institute, Jakarta

Penjelasan politik kepartaian dan dukungan terhadap partai politik di Tanah Air sering masih bertumpu pada perspektif lama: politik aliran. Dalam perspektif ini, agama, santri versus abangan, atau Islam versus kebangsaan-sekuler, dipercaya merupakan faktor penting yang menentukan kenapa seorang warga negara memilih partai politik tertentu.

Dalam politik kita pada 1950-an, seorang pemilih memilih partai Islam seperti Masyumi atau NU, bukan memilih PKI atau PNI, karena orang tersebut taat pada Islam. Sebaliknya, orang memilih PKI atau PNI, misalnya, karena ia tidak taat terhadap ajaran Islam. Pemilih yang taat terhadap Islam (santri) melihat adanya kesamaan karakteristik antara keagamaan dirinya sebagai pemilih dan partai Islam yang dipilihnya, yakni sama-sama menekankan pentingnya Islam dalam kehidupan sosial-politik dan kebangsaan.

Penjelasan pada 1950-an ini masih terus digunakan para pengamat politik dan sebagian politikus sampai hari ini. Penjelasan yang sangat populer ini sebenarnya bersandar pada observasi antropologis yang sangat terbatas pada 1950-an yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa pascasarjana dari Amerika Serikat seperti Clifford Geertz dan Martin Jay.

Dengan mengamati perilaku sosio-kultural di sebuah pedesaan atau sebuah kota kecil di Jawa Timur, mereka secara imajinatif mengkonstruksi pola pengelompokan politik di Jawa yang merupakan wilayah penduduk paling padat di Tanah Air. Pertanyaannya, sejauh mana retorika politik aliran tersebut masih relevan secara empiris setelah kurang-lebih 50 tahun politik Indonesia berjalan, setelah terjadi perubahan politik kepartaian, terutama sejak Orde Baru? Di samping itu, apakah tidak terjadi perubahan orientasi keagamaan dalam masyarakat muslim itu sendiri sehingga pengaruh agama/aliran terhadap dukungan pada partai politik juga mengalami perubahan?

Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut ditelaah secara sistematis, dengan teknik yang sudah sangat maju dalam studi perilaku politik, ditemukan pola-pola baru yang menarik. Survei nasional Laboratorium Ilmu Politik UI (1999), dua survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) 2001-2002, dan survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2003, menunjukkan perubahan yang berarti dari karakteristik keagamaan masyarakat Jawa ataupun Indonesia pada umumnya kalau observasi Geertz dkk mengenai masalah ini pada 1950-an dijadikan titik pangkal perbandingan.

Pada 1950-an dipercaya bahwa muslim Jawa secara umum adalah abangan. Mereka tidak biasa menjalankan ritual Islam seperti salat dan puasa. Tapi observasi antropologis pada 1970-an dan 1980-an mengungkapkan bahwa santri merupakan gejala yang sudah umum dalam masyarakat Jawa (Pranowo 1995, Hefner 1984). Kesimpulan ini diperkuat oleh survei-survei yang disebutkan di atas, dengan mayoritas muslim Jawa, dan Indonesia pada umumnya, secara teratur menjalankan ritual-ritual Islam seperti menjalankan salat lima waktu dan ibadah puasa pada Ramadan. Elite politik Jawa bahkan juga sudah umum menjalankan ibadah haji. Jadi, telah terjadi perubahan karakteristik keagamaan dalam masyarakat muslim di Tanah Air.

Kalau tesis politik aliran masih relevan, meningkatnya religiositas muslim Jawa atau Indonesia pada umumnya seharusnya memperkuat partai-partai Islam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Malah sebaliknya, sehingga partai-partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam, seperti PPP, PBB, dan PK, hanya mendapat sekitar 14 persen suara. Proporsi ini jauh di bawah perolehan suara gabungan partai Islam pada 1950-an, yakni sekitar 42 persen.

Kalaupun PKB dan PAN mau dimasukkan ke dalam kategori partai Islam dengan mengabaikan kenyataan bahwa kedua partai ini bukan partai Islam dilihat dari platform mereka, total perolehan suara partai Islam tidak lebih dari 34 persen. Ini berarti bahwa meningkatnya religiositas muslim di Tanah Air tidak punya dampak besar terhadap politik kepartaian di Tanah Air.

Sumber utama yang membuat menguatnya santrinisasi yang tidak signifikan terhadap penguatan partai Islam (PPP, PBB, dan PKS) adalah terjadinya perubahan politik kepartaian yang menetralisasi dampak dari menguatnya santrinisasi tersebut: munculnya Partai Golkar dan partai-partai sekuler yang berbasis ormas Islam, yakni PKB dan PAN. Ketiga partai ini "merusak" pola pengelompokan politik lama, yakni politik berbasis aliran.

Golkar mampu menyerap, baik kalangan Islam yang santri maupun yang abangan, yang religius ataupun yang kurang religius, sehingga dikotomi santri-abangan menjadi cair dan tidak signifikan dalam partai ini. Pencairan ini dilakukan Golkar selama lebih dari 30 tahun dan karena itu cukup mengakar di masyarakat.

Sementara itu, peran PKB dan PAN adalah membelokkan orientasi politik santri lama, dari politik Islam ke politik sekuler sehingga religiositas konstituen kedua partai ini menjadi tidak signifikan dalam pembentukan politik aliran. Lebih dari itu, survei-survei di atas menunjukkan bahwa massa pendukung PKB dibanding massa pendukung partai-partai Islam sekalipun ternyata paling besar proporsi santrinya. Di sini peran NU sebagai ormas Islam yang melahirkan PKB menjadi sangat krusial.

NU berperan sebagai organisasi sosial yang memobilisasi pendukungnya yang sangat santri untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke partai sekuler yang dibentuknya, PKB. Demikian juga peran Muhammadiyah. Ia merupakan organisasi yang memperantarai PAN dan massa pendukungnya yang santri itu. Muhammadiyah dan NU telah mengantarkan pendukungnya masuk ke dalam politik sekuler yang melembaga dalam PAN dan PKB.

Golkar, PKB, dan PAN yang menetralisasi signifikansi orientasi politik santri pada 1950-an tersebut merupakan kekuatan politik paling besar kalau dilihat dari gabungan perolehan suara mereka dari hasil Pemilihan Umum 1999, yakni sekitar 43 persen. Ini di atas kekuatan PDIP (34 persen) maupun gabungan partai Islam (14 persen).

Proporsi tersebut sangat besar untuk mencairkan politik aliran yang mengkristal pada 1950-an, untuk menjembatani antara PPP, PBB, dan PKS di satu pihak, dan PDI Perjuangan di pihak lain. Dalam Pemilu 2004 nanti, kekuatan mereka kemungkinan akan semakin besar kalau dilihat dari sentimen pemilih sekarang: dukungan terhadap PAN dan PKB relatif stabil, sedangkan dukungan terhadap Golkar mengalami kenaikan sekitar 35 persen. Ada peluang bagi mereka untuk menjadi kekuatan mayoritas mutlak di DPR dari hasil Pemilu 2004 nanti.

Inilah pola baru pengelompokan politik santri dan prospeknya. Umat Islam pada umumnya menjadi semakin santri secara individual dan secara sosial, tapi semakin sekuler secara politik. Mereka kemungkinan akan menjadi kekuatan mayoritas dalam politik nasional. Pola baru politik santri ini potensial menjadi tulang punggung konsolidasi demokrasi Indonesia.