Kamboja Bentuk Pengadilan Khusus Khmer Merah

Rabu, 19 Pebruari 2003.
Kamboja Bentuk Pengadilan Khusus Khmer MerahNew York, 19 Pebruari 2003 15:18Kamboja telah menyampaikan undangan bagi tim peninjau PBB ke Phnom Penh untuk membicarakan dalam pertemuan tahap kedua itu pembentukan pengadilan khusus bagi para pemimpin Khmer Merah yang melakukan kekejaman dimasa kekuasaannya, sumber PBB mengatakan, Rabu.

Sekjen PBB Kofi Annan telah menerima undangan tersebut dan memberikan penawaran untuk jadwal pertemuan, yakni akhir pekan ini atau awal Maret mendatang," kata juru bicara PBB, Hua Jiang.

"Sekjen Kofi Annan saat ini tengah menunggu jawaban dari Perdana Menteri Hun Sen untuk menentukan waktu penyelenggaraan yang sesuai dengan jadwal pihak Kamboja," kata Jiang.

"Surat undangan Kamboja tiba, Kamis pekan lalu, dan dijawab Annan langsung keesokan harinya," kata Jiang lagi.

Khmer Merah dituduh melaksanakan pemerintahan pada tahun 1975 hingga 1979, dengan banyak melakukan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), antara lain penyiksaan, menjatuhkan hukuman mati, tindakan kerja paksa dan membiarkan bencana kelaparan dan pada masa itu Kamboja menjadi terkenal sebagai medan aksi pembunuhan (killing fields).

Diperkirakan sebanyak 1,7 juta orang tewas di masa pemerintahan Khmer Merah dan hingga kini tak ada satu pun tokoh pemimpinnya yang dijatuhi hukuman atas tindakan kekerasan tersebut.

Kepala penasihat hukum PBB, Hans Corell dan menteri senior Kamboja, Sok An telah melakukan pembicaraan di New York, Januari lalu, tentang hal-hal yang paling mendasar bagi pembentukan pengadilan internasional di Phnom Penh yang sesuai dengan sistem peradilan di Kamboja.

PBB menyatakan mengundurkan diri dalam program ini setahun lalu, setelah lima tahun bernegosiasi dengan menarik kesimpulan pengadilan khusus internasional yang diusulkan Kamboja tidak akan dapat menjamin segi keadilannya.

Namun kedua belah pihak melanjutkan pembicaraan bulan lalu atas permintaan Sidang Umum PBB yang dihadiri 191 negara yang khawatir para pemimpin Khmer Merah semakin lama semakin tua dan bila dibiarkan mereka tak akan pernah disidangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Majelis Umum PBB meminta laporan Sekjen Kofi Annan mengenai kasus tersebut, 18 Maret mendatang. [Tma, Ant]