detikcom - NJOP Turun, Warga Petamburan Tolak Digusur Curhat ke DPRD

Selasa, 23 Oktober 2007.
NJOP Turun, Warga Petamburan Tolak Digusur Curhat ke DPRD
Nadhifa Putri - detikcom
Jakarta -
Gara-gara Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) turun hampir Rp 500 ribu, Warga Petamburan, Jakarta Barat menolak lahannya digusur untuk pembangunan rususn murah. Warga pun menumpahkan unek-uneknya kepada DPRD DKI Jakarta.

Berdasar SK Gubernur nomor 22 tahun 1997 tentang penetapan penguasaan bidang, tanah seluas 23 hektar milik warga akan dibangun rusun murah dan fasilitasnya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Barat.

"Semula tahun 2006 NJOP Rp 1,573 juta. Sekarang kok turun menjadi Rp 1,032 juta. Ini kenapa? Padahal kalau menurut PBB seharusnya harga NJOP terus mengalami kenaikan, bukan penurunan. Kita lihat ada indikasi untuk menurunkan harga NJOP," kata Basudin Harun, warga RW 1 Petamburan saat beraudiensi dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2007).

"Kita menolak digusur, dan ingin agar SK Gubernur dicabut," lanjutnya.

Menurut dia, warga telah mengajukan class action ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tahun 2002. Warga memenangkan gugatan itu.

Namun demikian, lanjut Basudin, Pemprov DKI Jakarta lantas mengajukan kasasi ke MA dan hingga kini masih dalam proses.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Suaidy meminta warga agar menyerahkan surat keputusan class action.

"Setelah itu kita panggil eksekutif seperti BPN, PU, walikota, camat, lurah dan instansi yang bersangkutan untuk rapat bersama," ujar Achmad.

"Posisi tanah tersebut proponding atas nama Wan Abud warga Arab. Kita minta dia jangan main di bawah. Jangan sampai dia kerjasama dengan Pemda jadi nantinya pemda yang bayar 75% ke Wan Abud dan 25% untuk warga," terang dia.

Achmad menambahkan, DPRD juga akan meminta penjelasan tentang turunnya NJOP. "Karena hampir Rp 500 ribu lebih. Padahal harga pasaran itu kan Rp 2 juta," cetus dia.

(
aan
/
umi
)