detikcom - BPN Turun Tangan Fasilitasi Penyelesaian Pasuruan Berdarah

Jumat, 1 Juni 2007.
BPN Turun Tangan Fasilitasi Penyelesaian Pasuruan Berdarah
Luhur Hertanto - detikcom
Jakarta - Tragedi berdarah Pasuruan menyedot perhatian berbagai kalangan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun akan turun tangan memfasilitasi sengketa tanah antara TNI AL dengan warga Pasuruan, Jawa Timur yang menewaskan 5 orang itu.

"Kita lihat dulu apa yang bisa dibantu di sana untuk memfasilitasi persoalan. Kita bisa lihat hasil sertifikasinya," kata Kepala BPN Joyo Winoto.

Hal ini disampaikan Joyo usai mengikuti rapat kabibet terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2007).

Menurut dia, BPN belum mendalami secara hukum sengketa tanah yang menewaskan 5 warga Pasuruan. Namun, Joyo menilai pokok permasalahan terletak pada masalah penggarapan tanah antara warga dengan TNI AL selaku pihak yang memiliki hak pakai atas tanah sengketa tersebut.

"Kasusnya kan sudah cukup lama. Ini persoalan antara warga dengan TNI AL yang punya hak pakai untuk penggarapannya. Ada sertifikatnya. Kalau tidak salah mulai 1993," ujarnya.

Joyo mengatakan, ada 280 kasus sengketa tanah yang lama terbengkalai di seluruh tanah air. Kasus yang melibatkan warga atau instansi itu mulai terjadi sejak tahun 1960, 1970, 1980 yang juga memiliki potensi konflik meski tidak sebesar kasus Pasuruan.

Untuk menanganinya, BPN membuka Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sejak akhir tahun 2006. Deputi ini bertugas antara lain menelusuri dan mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam sengketa tanah.

"Ini harus ditangani secara sistematik antara aturan dan lembaganya. Saya sudah berkeliling ke berbagai instansi untuk mencari titik temunya. Biasanya kan kalau muncul yang satu, muncul lagi kasus yang lain apalagi semuanya kasus lama," terangnya.
(aan/sss)