Republika - Panwasda Turunkan Baliho Cabup

Selasa, 18 Desember 2007.

Panwasda Turunkan Baliho Cabup












PURWAKARTA -- Panwasda Kab Purwakarta menurunkan atribut kampanye pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) dalam bentuk baliho. Penertiban ini, merupakan tindak lanjut dari surat imbauan Panwasda kepada parpol agar menurunkan atribut masing-masing calon yang diusungnya. Setelah dua hari, Sabtu (15/12) hingga Ahad (16/12), batas waktu penurunan atribut tersebut belum juga dibersihkan, maka Panwasda yang menurunkannya secara langsung, Senin (17/12). Berdasarkan pantauan Republika, Panwasda yang dibantu petugas Satpol PP menurunkan baliho yang dipasang di tempat-tempat ramai. Di antaranya, pintu Tol Ciganea, Jalan Pramuka, Perempatan H Iming, Jalan Baru, serta di perempatan Sadang. Selain itu, Panwasda juga membersihkan pamflet-pamflet foto pasangan calon. Ketua Panwasda Purwakarta, Sarifudin ST, mengatakan, penertiban ini sengaja dilakukan karena pihaknya tidak menerima jawaban apapun dari parpol, terkait dengan surat imbauan penertiban atribut !
kampanye tersebut. ''Kita sudah jelaskan ke parpol, apabila sampai batas waktu atribut itu masih ada, maka kita yang akan bersihkan. Akhirnya, mereka (parpol,Red) tidak mau menurunkan atribut itu,'' ujar Sariffudin, kepada Republika. Sementara itu, Sekda Purwakarta, Dudung Bachdar Supardi, resmi diberhentikan dari jabatannya. Serah terima jabatan sekda itu menyusul terbitnya surat pemberhentian terhadap Dudung B Supardi dari Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.27/Kep.970/peg/07 tertanggal 14 Desember 2007. Bupati Purwakarta, Lily Hambali Hasan, mengatakan, pejabat yang mengundurkan diri bukan hanya Dudung Bachdar Supardi, melainkan Asda II Bidang Pembangunan, Endang Koswara. Mereka mengikuti pencalonan dalam pilkada. Sementara itu, jumlah anggaran Pilkada Kota Banjar sudah mulai terlihat. Pemkot Banjar sudah menganggarkan dana untuk keperluan hajatan tersebut mulai tahun anggaran (TA) 2008. Menurut Wali Kota Banjar, Herman Sutrisno, meskipun pelaksanaan pilkada masih lama tap!
i masalah pendanaan harus disiapkan dari sekarang. ''Biasanya !
kan mema
ng masalah dana selalu menjadi persoalan yang pelik. Jadi harus disiapkan dengan baik,'' ucap dia, Senin (17/12). Anggaran yang akan disiapkan, kata Herman, besarnya mencapai Rp 4,7 miliar. Dana sebesar itu, ungkap dia, diperlukan untuk berbagai persiapan dan tahapan pilkada yang akan berlangsung setelah pilgub. Termasuk, kata Herman, untuk keperluan proses entry data calon pemilih, pembentukan PPK dan PPS. ''Selebihnya itu KPU yang tahu. Kami hanya memfasilitasi proses tersebut. Kami tidak akan mempersulit,'' ujar dia.win/mus
( )