Republika - Golkar Dinilai tak Pantas Pimpin Pansus Angket BBM

Selasa, 1 Juli 2008.

Golkar Dinilai tak Pantas Pimpin Pansus Angket BBM












JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, menilai Fraksi Golkar tak pantas menduduki kursi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket soal BBM. Alasannya, Fraksi Golkar adalah fraksi yang sejak awal menolak menggunakan hak angket. ''Ini ada apa sebenarnya? Tidak setuju hak angket kok ingin jadi ketua? Tidak etis kalau Golkar dan sejumlah fraksi yang awalnya menolak hak angket menjadi ketua pansus,'' kata Maruarar, di Jakarta, Senin (30/6). Ia malah menegaskan, seharusnya fraksinya yang menjadi pimpinan pansus tersebut. Maruarar mengakui, pemilihan ketua pansus nantinya akan berlangsung ketat. Bahkan, sangat mungkin terjadi pemungutan suara untuk menentukannya. Itu sebabnya ia mempertanyakan logika politik DPR bila ternyata yang menduduki kursi ketua Pansus adalah fraksi yang sejak awal tidak mendukung penggunaan hak angket. ''Kami kini meminta agar fraksi di DPR mulai mengawasi manuver politik yang ingin membelokkan substans!
i hak angket sejak awal. Salah satu gerakan yang kini sudah terlihat adalah adalah adanya sejumlah anggota DPR yang vokal soal angket BBM tidak dimasukkan ke pansus,'' ujarnya. Pada sisi lain, lanjut Maruarar, adalah soal posisi hak angket itu sendiri. Sebab, kini masih belum ada kesepakatan mengenai kelanjutan hak angket bila ditemukan kesalahan dalam pengelolaan energi oleh pemerintah, ''Jadi apakah nanti itu akan menjadi kesalahan administrasi, kebijakan, atau langsung pidana yang melanggar UUD 1945. Ini yang belum jelas.'' FPDIP juga mendesak agar dalam hak angket turut dibuka notulensi rapat-rapat kebijakan energi yang pernah dilakukan pemerintah. Untuk itu, Muarar mengusulkan agar orang pertama yang dipanggil Pansus adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Direksi Pertamina, BPH Migas, eksportir dan importir minyak, dan anak perusahaan Pertamina, Petral. Di tempat terpisah, Pergerakan Kaum Muda Indonesia (PMKI) meminta hak angket BBM tidak sekedar menjadi praktek daga!
ng sapi menjelang pemilu 2009. Hak angket ini harus menjadi pi!
ntu masu
k koreksi mendasar kebijakan energi. ''Praktek dagang sapi sudah terjadi, dua hari setelah keputusan penggunaan hak angket,'' kata Fadjroelrachman, Senin (30/6). Yaitu, sebut dia, ketika panitia kerja DPR menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga minyak setiap tahun berdasarkan rasio harga minyak dunia.
(evy/ann )