Senin, 19 Desember 2005.
Decommissioning Diharap Berakhir
Setelah decommissioning berakhir, warga sipil tak boleh lagi bawa senjata di Aceh.
JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap penyerahan dan pemusnahan (decommissioning) senjata milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bisa berakhir Desember ini. Hal itu disampaikan Presiden usai rapat kabinet terbatas di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, sesaat setelah tiba di Tanah Air dari Thailand, Sabtu (17/12). Dalam rapat kabinet terbatas yang melibatkan Menko Polkumkam, Widodo AS dan Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, Presiden menanyakan berbagai perkembangan Tanah Air saat ditinggalkan. Lewat Widodo, Presiden mendapatkan penjelasan mengenai implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam dan situasi Papua. Rapat menilai implementasi MoU, sejauh ini, berjalan baik. Dan Presiden berharap agenda-agenda yang tersisa segera dituntaskan. ''Mudah-mudahan proses penyerahan senjata [GAM] dan penarikan pasukan nonorganik TNI berakhir Desember ini,'' kata Juru Bicara Presiden, Andi Alifian Mallarangeng, usai rapat kabinet !
terbatas. Menurut Andi, pemerintah akan terus mengikuti jadwal MoU yang diteken di Helsinki, Finlandia, medio Agustus lalu. Dan Presiden, kata Andi, menilai GAM sudah melakukan upaya terbaik dalam proses decommissioning. ''Yang penting target kita seluruh senjata GAM harus diserahkan dalam proses ini, karena setelah itu tidak boleh ada lagi senjata beredar atau digunakan orang sipil,'' kata Andi. Sesuai MoU, GAM harus menyerahkan 840 senjata standar atau organik buatan pabrik. Penyerahan senjata itu dilakukan empat tahap. Saat ini, sudah memasuki tahap keempat. Setiap tahapan decommissioning diikuti relokasi atau penarikan pasukan TNI dari Serambi Makkah. Tapi sampai saat ini, proses itu belum selesai. Decommissioning tahap keempat direncanakan berlangsung 14-17 Desember. Tapi, sampai 17 Desember, GAM belum menyerahkan seluruh senjatanya. Menurut sumber di Misi Monitoring Aceh (AMM), decommissioning diperpanjang hingga 21 Desember mendatang. Belum ada penjelasan sebabnya!
, tapi diduga karena jumlah senjata belum sesuai. Seperti dibe!
ritakan
sebelumnya, bila mengacu pada versi Pemerintah, sejak decommissioning tahap pertama hingga kemarin, GAM telah menyerahkan 976 senjata. Sebanyak 733 diterima, 177 ditolak, dan 71 dipersengketakan karena dianggap bukan senjata standar/organik seperti dimaksud MoU. Pemerintah menganggap GAM harus menyerahkan 107 senjata lagi pada Jumat (16/12) dan Sabtu (17/12) besok. Sedangkan menurut data versi GAM, mereka tinggal menyerahkan 36 senjata. Karena semua senjata yang dianggap bermasalah oleh Pemerintah, dianggap sah oleh GAM.
(djo/uba )
No comments:
Post a Comment