Republika - Belum Lahir Pemimpin Panutan Antikorupsi

Minggu, 12 November 2006.

Belum Lahir Pemimpin Panutan Antikorupsi






PKS yakin banyak orang yang bisa bersih dari korupsi.





BANDAR LAMPUNG -- Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengemukakan, belum ada pemimpin yang bisa menjadi panutan antikorupsi. Faktor lain yang masih mendorong terus saja terjadi korupsi di Indonesia, juga sistem yang tidak pernah betul, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Diingatkan pula, sekarang ini perilaku korupsi di Indonesia telah berlangsung sangat parah dan masuk dalam stadium IV. ''Ibaratnya kalau kena sakit kanker, secara medis masuk stadium empat itu berarti tinggal menunggu waktu saja untuk meninggal dunia,'' ujar Hehamahua dalam Talkshow Anti Korupsi yang diselenggarakan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung, di Bandarlampung, Sabtu (11/11) Budaya korupsi yang belum ada matinya juga terjadi, antara lain, karena gaji aparatur pemerintah yang masih rendah, moral kalangan pejabat umumnya yang kurang terpuji, perilaku masyarakat yang kurang kondusif dalam melawan korupsi, dan pengawasan yang kurang bai!
k. ''Beberapa lembaga pemerintah, seperti lembaga pendidikan dan pelayanan publik merupakan tempat terjadi korupsi secara terus-menerus,'' ungkap Hehamahua. Pada 2015 KPK menargetkan Indonesia bisa mencapai pemerintahan yang baik (good governance). ''Bukan sama sekali tidak ada lagi praktik korupsi. Namun peluang untuk melakukan tindak korupsi semakin kecil dan penindakannya pun semakin tega,'' ujar Hehamahua. Optimisme Pada kesempatan sama, akademisi dari FISIP Universitas Lampung (Unila), Dra Handi Mulyaningsih MSi, menyataikan, perilaku korupsi dalam berbagai bentuknya dan dilakukan oleh siapa pun, bukanlah sekadar bentuk penyelewengan atau penyimpangan. Tetapi semua itu merupakan pengkhianatan terhadap suatu kepercayaan yang diterima. ''Korupsi itu biasanya dapat terjadi karena ada kongkalingkong dengan orang lain, baik antara pimpinan dengan stafnya maupun antara pihak lain,'' kata Handi. Dengan mengutip berbagai teori bahwa terjadinya korupsi dapat timbul akibat adan!
ya niat dan kesempatan, menurut Handi, tapi niatan pelaku koru!
psi dapa
t muncul karena dorongan faktor moralitas seseorang, budaya masyarakat, sikap individu, dan keinginan untuk melakukannya. ''Kesempatan melakukan korupsi terbuka karena sistem yang mendukung, struktur sosial yang rentan, dan budaya masyarakat yang cenderung pasrah (nrimo),'' tuturnya. Sosiologi Unila itu menyebutkan beberapa bentuk nyata praktek korupsi, yaitu uang pelicin dalam pengurusan surat-surat tertentu, mengubah catatan keuangan, jual beli jabatan, menunda setoran yang mestinya segera diberikan, mencuri aset kantor, sampai mencuri uang negara. Sementara Ketua Dewan Syari'ah Wilayah (DPW) PKS Lampung, HM Ari Wibowo Lc, melihat masih banyak orang yang bisa bersih dari korupsi. Maka ia optimistis pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan. ''Kita semua bisa saja pesimistis atas upaya pemberantasan korupsi, setelah melihat kenyataan sampai sekarang korupsi juga tetap jalan terus di mana-mana. Tapi saya yakin, tidaklah semua orang berpandangan seperti itu, karena!
masih banyak mereka yang bersih dari korupsi serta terus berupaya memeranginya,'' kata Ari Wibowo. Fakta Angka: 16.000 Kisaran jumlah pengaduan kasus korupsi ke KPK sejak 2003 sampai 2006
( zam/ant )