Republika - Asuransi Sanggup Biayai Proyek Infrastruktur

Sabtu, 25 Pebruari 2006.

Asuransi Sanggup Biayai Proyek Infrastruktur












JAKARTA -- Kalangan asuransi menyatakan sanggup membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah lewat Paket Kebijakan Infrastruktur 2006. Tapi, mereka meminta kejelasan dan keamanan terkait dengan obligasi yang akan diterbitkan perusahaan infrastruktur tersebut. ''Di samping, tentunya, obligasi itu juga harus memiliki imbal hasil yang menarik,'' kata Ketua Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI), Achmad Subianto, di Jakarta, Jumat (24/2). Pernyataan senada diungkapkan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya, Herris Simandjuntak. Keduanya menanggapi rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi infrastruktur lewat perusahaan-perusahaan yang menang tender proyek infrastruktur. Juga, keinginan pemerintah agar dana asuransi dan dana pensiun membiayai pembangunan infrastruktur. Pemerintah sendiri hanya akan melakukan penjaminan atas penerbitan obligasi infrastruktur oleh swasta sesuai dengan risiko. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja !
Sama Internasional (Bapekki) Depkeu, Anggito Abimanyu. Setiap tahun, papar Anggito, pemerintah akan memberikan semacam provisi seperti cadangan umum. Menurutnya, risiko yang akan menjadi pertimbangan antara lain risiko regulasi pemerintah, risiko tarif, risiko operasi, risiko makro ekonomi, dan risiko valas kalau menggunakan mata uang asing. Herris mengatakan sebelum ada rencana pemerintah ini, sebenarnya asuransi telah aktif mendanai infrastruktur. Tapi memang, belum maksimal. Pada sisi lain, ia meminta imbal hasil obligasi harus lebih tinggi ketimbang tingkat bunga yang diberikan kepada pemegang polis oleh perusahaan asuransi. Firdaus Djaelani, direktur Asuransi Depkeu, mengatakan industri asuransi sangat tertarik atas tawaran pemerintah ini. ''Kebanyakan yang tertarik adalah asuransi jiwa dan asuransi sosial yang memiliki dana jangka panjang,'' kata Firdaus. Kata dia, asuransi mempunyai liabilities jangka panjang. Mereka, kata Firdaus, inginnya investasi juga jangka pa!
njang supaya match. Kalau hanya investasi di deposito, mereka !
rugi. Da
na yang ada di perusahaan asuransi dan dana pensiun mencapai saat ini Rp 150 triliun. Sekitar 70-80 persennya sudah ditanamkan di obligasi. Sekarang, kata Achmad Subianto, tinggal menghimpun dana yang baru, misalnya melalui tabungan haji, asuransi sosial, dan lainnya. Sebelumnya pemerintah berencana mengerahkan dana dari asuransi dan dana pensiun yang merupakan dana jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pembiayaan itu antara lain melalui investasi ke obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Subianto, dana yang dihimpun oleh perusahaan asuransi dan pensiun di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
(evy )