Pemerintah Siapkan Dana Kemanusiaan

Jumat, 9 Mei 2003.
Pemerintah Siapkan Dana KemanusiaanJakarta, 9 Mei 2003 16:46Menko Kesra Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menyediakan dana tidak terbatas untuk program bantuan kemanusiaan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) jika terjadi operasi keamanan pada 12 Mei 2003.

"Anggaran itu, antara lain untuk bantuan pangan, pembuatan tempat penampungan pengungsi, pengadaan mobil Puskesmas keliling, bantuan pendidikan di tenda-tenda, dan pembangunan tempatibadah," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, jika pada 12 Mei tidak terjadi operasi keamanan, bantuan tersebut tetap akan dilaksanakan yang berasal dari dana Kesra pemerintah pusat untuk NAD sebesar Rp 400 miliar untuk membantu bahan pangan, rehabilitasi rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid.

Kalla memperkirakan, jika ada operasikeamanan pada 12 Mei 2003, jumlah pengungsi di Aceh sendiri akan ada sekitar 100.000-200.000 orang.

Di bagian lain Menko Kesra Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya tidak mengetahui isu dugaan korupsi oleh Pemda NAD berkaitan penyaluran bantuan kesejahteraan rakyat (Kesra) dari pemerintah pusat sebesar Rp 400 miliar pada 2003.

"Pemerintah pusat baru menyalurkan dana Kesra ke NAD sebesar Rp 114 miliar dari rencana Rp 400 miliar, sedangkan yang digunakan oleh Pemda NAD baru Rp 40 miliar," katanya menjawab pertanyaan pers.

Dengan demikian, kata Kalla, tidak benar jika ada isu bahwa Pemda NAD melakukan korupsi dana kesra Rp 400 miliar dari pemerintah pusat karena dana yang disalurkan baru Rp 114 miliar.

Menurut Kalla, Pemerintah pusat pada 2003 menyediakan dana Kesra senilai Rp 400 miliar untuk rehabilitasi sosial di NAD, seperti bantuan pemberian bahan pangan, rehabilitasi rumah penduduk, sekolah, Puskesmas dan masjid.

Sedangkan, Pemerintah Provinsi NAD juga menyediakan anggaran Kesra Rp 200 miliar dari APBD, sehingga total untuk anggaran Kesra di Aceh selama 2003 mencapai Rp 600 miliar.

"Jika dana Kesra dari APBD NAD sebesar Rp 200 miliar belum direalisasikan, maka dapat ditanyakan ke DPRD NAD, badan pengawas NAD, LSM pengawas Pemda NAD dan media massa setempat," katanya. [Tma, Ant]