KoranTempo - Tata Cara Seleksi Anggota KPU Daerah Ditetapkan

Jumat, 21 Maret 2003.
Tata Cara Seleksi Anggota KPU Daerah Ditetapkan JAKARTA -- Komite Pemilihan Umum kemarin menetapkan tata cara seleksi anggotanya di daerah. Dalam tata cara itu disebutkan, seleksi anggota KPU di daerah akan ditangani tim seleksi.

Menurut Ketua KPU Nazarudin Syamsudin, tim seleksi ini akan memilih 10 orang untuk diajukan ke KPU Pusat. Setelah itu, KPU akan melakukan uji kelayakan terhadap nama-nama itu. Uji kelayakan itu akan dilakukan dalam bentuk wawancara. "Nah untuk memilih lima dari 10 orang itu kami akan lakukan wawancara face to face," kata Nazarudin setelah memimpin rapat pleno KPU di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, karena yang diseleksi itu ada 30 provinsi, seleksi akan dilakukan berdasarkan pembagian wilayah. Dengan demikian, mereka tidak perlu datang ke Jakarta. "Itu lebih ngirit biaya," kata dia. Setelah anggota KPU provinsi terbentuk, nantinya mereka juga akan menseleksi anggota KPU kabupaten/kota.

Dijadwalkan, 18-21 Mei anggota KPU provinsi itu sudah bisa dilantik, sedangkan untuk KPU kabupaten/kota sudah harus terisi pada Juni 2003 ini. fajar wh

Sutarto Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh kemarin dikukuhkan sebagai warga Kehormatan Korps Marinir. Upacara pengukuhan itu dilaksanakan di Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta. Pengangkatan ditandai dengan pemasangan baret oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Marinir) Achmad Rifai.

Hingga 2003, menurut Rifai, tercatat 14 petinggi TNI dan TNI AL serta satu dari United State Marine Corps (USMC) resmi menjadi warga kehormatan korps marinir. Selain kedua orang itu, juga ada sejumlah jenderal yang menjadi warga kehormatan korps ini, di antaranya bekas Panglima TNI Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, bekas Menhankam Jenderal (Purn.) L.B. Moerdani, bekas Panglima TNI Laksamana (Purn.) Widodo AS dan Jenderal Besar (Purn.) A.H. Nasution.

Menurut Rivai, kedua orang itu dikukuhkan karena jasa dan perhatian mereka terhadap pengembangan dan kemajuan korps marinir dan TNI. "Misalnya dengan dilaksanakannya berbagai latihan dan juga penegasan terhadap keberadaan korps marinir di Indonesia," kata Rifai. d.a.candraningrum

"PPP Kesulitan Menjaring Caleg"

JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Bachtiar Chamsyah mengatakan, tawaran sistem pencalonan legislatif secara terbuka oleh partainya itu dimaksudkan untuk menjaring kader-kader yang populer dan berkualitas. Menurut dia, ide ini didasarkan karena partai ini kesulitan menjaring caleg. Selain itu, sistem ini sesuai dengan sistem pemilu yang menggunakan tanda gambar orang (proporsional terbuka).

"Dengan sistem ini, kami harus bisa mencari kader -kader yang populer di wilayahnya. Nah, kita harus mencari itu karena orang yang populer itu belum tentu ada di PPP," kata Bachtiar Chamsyah yang juga Menteri Sosial itu di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Sistem penjaringan calon legislatif secara terbuka ini merupakan ide Ketua Umum PPP, Hamzah Haz. Menurut anggota DPR dari PPP, Arif Mudatsir Manan, ide ini belum pernah dibicarakan dengan jajaran elite partai. Rencananya ide ini akan disosialisasikan di internal partai untuk dilakukan pada Pemilu 2004 mendatang. "Mulai Pemilu 2004, pencalonan di PPP bisa muncul dari bawah dan menerima lamaran dari siapa saja, terutama dari kalangan kampus, lembaga swadaya masyarakat, kaum intelektual, organisasi massa, dan wartawan," ujarnya.

Selain mencari, Bachtiar menambahkan, partainya juga mempersilakan kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi calon anggota DPR untuk mendaftarkan diri melalui partainya. oman sukmana

Panglima: "TNI Tak Pernah Minta Freeport Dana Keamanan"

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto menegaskan TNI tidak pernah meminta PT. Freeport untuk memberikan bantuan dana keamanan kepada prajurit TNI yang ada di Timika, Papua. "Jika kemudian mereka memberikan bantuan dana seperti uang makan dan uang saku bagi prajurit TNI, itu akan diterima dengan terbuka," kata Sutarto di Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta kemarin.

Sutarto menegaskan, ada atau tidak bantuan itu, TNI tetap berkewajiban untuk mengamankan perusahaan transnasional itu sebagai obyek vital nasional. Ia mengakui, anggotanya menerima bantuan dari perusahaan itu berupa uang saku bagi prajurit yang bertugas di daerah itu. Soal berapa besarnya, ia mengaku tak tahu. "Selain itu, juga ada bantuan akomodasi, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan pasukan," kata dia.

Menurut dia, TNI tak akan memerintahkan penghentian bantuan itu. Ia mempersilakan PT Freeport untuk memutuskan, apakah bantuan dana keamanan itu akan diteruskan atau tidak.

"Itu terserah Freeport. Kita kan tak mewajibkan Freeport untuk melakukan itu," kata Sutarto.

Sementara itu Direktur Imparsial Munir mengatakan, adanya pemberian dana dari perusahaan pertambangan dan perkebunan di daerah konflik kepada TNI justru tidak akan menyelesaikan konflik yang sudah ada. "Artinya, sebenarnya apa yang dipertarungkan di Aceh dan Papua bisa jadi bukan semata-mata soal menghadapi gerakan kemerdekaan, tetapi juga avonturisme ekonomi," tandasnya. d.a.candraningrum/indra darmawan