detikcom - BK Temukan Praktek Percaloan di DIY dan Jateng

Selasa, 20 September 2005.
BK Temukan Praktek Percaloan di DIY dan Jateng
Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta -
Dari hasil investigasi lapangan Badan Kehormatan (BK) DPR di Provinsi DI Yogyakarta dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah, semua bupati dan walikota yang ditemui oleh BK mengaku ada praktek percaloan. Namun para kepala daerah itu bungkam mengenai praktik percaloan tersebut dengan alasan lupa.

"Semua ngaku ada praktik percaloan, tapi ada proses penyamaan jawaban yaitu lupa. Nama anggotanya lupa kapannya juga lupa," kata Anggota Badan Kehormatan DPR RI Ahmad Rawi dalam jumpa pers usai rapat internal BK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2005).

Rawi menegaskan ada salah satu bupati dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyatakan siap mengirim nama yang pernah menawarkan praktek percaloan dana bantuan bencana.

Sementara itu anggota BK lainnya Munawar Saleh menuturkan berdasarkan pengakuan dari bupati-bupati yang ditemui oleh perwakilan BK, para bupati menyatakan praktek percaloan merupakan masalah lama, karenanya tidak perlu dibicarakan.

Selain itu menurut pengakuan salah satu bupati lainnya, praktek percaloan terjadi karena otonomi daerah, yang mensyaratkan masing-masing daerah berkompetisi untuk mendapatkan bantuan.

Pernyataan bupati dan walikota di atas menurut Munawar dapat ditafsirkan pengakuan bupati dan walikota mengenai adanya praktek percaloan. "Statement seperti itu bisa kita tafsirkan, walau mereka tidak menyebut nama," tukasnya.

Munawar menambahkan Gubernur DIY dan Jateng yang ditemui BK menyatakan kesiapannya untuk membantu dan bekerja sama dengan BK dalam menuntaskan dugaan praktek percaloan dana bencana di DPR.

Untuk menindaklanjuti temuan BK ini, pada hari Kamis (22/9/2005) BK akan memeriksa beberapa nama dari anggota DPR maupun bukan anggota DPR, mulai dari pagi sampai malam. Namun Munawar enggan menyebutkan nama anggota yang akan diperiksa.

Menurut rencana hari Sabtu (24/9/2005), BK akan mengklarifikasi soal praktek percaloan ini ke beberapa bupati dan walikota di daerah Palembang dan Sulawesi Selatan.
(
ddn
)