DPRD Sultra Desak Pemerintah Tangani Ribuan TKI Ilegal yang Terlantar

Rabu, 31 Juli 2002.
DPRD Sultra Desak Pemerintah Tangani Ribuan TKI Ilegal yang TerlantarKendari, 31 Juli 2002 11:20DPRD Sultra mendesak Pemprov Sultra untuk proaktif menangani ribuan TKI ilegal asal Sultra yang kini terlantar di Nunukan, Kalimatan Timur, setelah dideportasi pemerintah Malasyia.

"Saya melihat di televisi tadi malam (Selasa malam-red), TKI ilegal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Sultra, terlantar di Nunukan," kata Ketua DPRD Sultra H. Hino Biohanis di Kendari, Rabu.

Mereka umumnya tidak punya uang lagi untuk melanjutkan perjalanan ke Sultra, sementara Pemprov Kalimantan Selatan, tampaknya kesulitan dana untuk menangani para TKI ilegal yang dideportasi dari Malasyia Timur itu.

Biohanis mengharapkan, Pemprov Sultra harus segera mengambil langkah-langkah kongkret untuk menangani para TKI ilegal asal Sultra itu, khususnya menyangkut bagaimana membantu mempercepat proses pemulangannya ke Sultra.

Pemprov Sultra bisa melakukan koordinasi dengan pihak TNI AL untuk menggunakan kapal TNI AL (KRI-Red) yang ada di perairan Indonesia Timur untuk membantu pemulangan para TKI ilegal asal Sultra tersebut dari Nunukan ke Kendari.

Kadis Transmigrasi dan tenaga Kerja Sultra Drs Achmad Dakari sebelumnya mengakui bahwa sedikitnya 2.000 TKI ilegal asal Sultra dari Malaysia Timur akan dipulangkan melalui Nunukan, Kalimantan Timur sebelum 1 Agutus 2002.

Namun sesuai hasil rapat koordinasi di Kaltim beberapa waktu lalu, yang juga diikuti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra, penanganan para TKI tersebut selama di Nunukan semuanya akan ditanggung pemerintah pusat.

Begitu pula biaya pemulangannya dari Nunukan ke Sultra akan ditanggung pemerintah pusat. Pemprov Sultra hanya akan menanggung biaya pemulangan para TKI itu dari Kendari ke kabupaten asal para TKI itu. [Tma, Ant]