KoranTempo - Indofarma Tentukan Langkah Strategis Hari Ini

Rabu, 16 Juni 2004.
Indofarma Tentukan Langkah Strategis Hari IniJAKARTA -- PT Indofarma Tbk. akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) hari ini. Rapat tersebut akan membahas langkah-langkah strategis yang akan diputuskan atau diusulkan oleh pemegang saham dan manajemen perseroan.

Sekretaris perusahaan PT Indofarma Tbk., Haryadi Suyuti mengungkapkan RUPS adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Manajemen, kata dia, telah mengidentifikasi isu-isu yang mencuat terkait dengan perusahaan. Misalnya, isu kerugian, rencana divestasi lanjutan hingga restrukturisasi perusahaan dan anak perusahaan.

"Manajemen berharap isu-isu atau berita-berita menjadi jelas pada saat RUPS," ujar Haryadi.

Dalam RUPS Indofarma (bukan RUPS PT Kimia Farma seperti diberitakan koran ini kemarin), direksi akan melaporkan informasi yang terkait dengan pengelolaan perusahaan selama satu tahun, terutama terkait dengan informasi keuangan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan tentang perusahaan.

"Manajemen sadar RUPS adalah pemegang keputusan tertinggi," kata dia. Apapun langkah yang akan dilakukan oleh pemegang saham harus diputuskan oleh RUPS. "Melalui RUPS ini, manajemen berharap bisa konsentrasi melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam." heri



Eratex Tutup Usahanya di Vietnam

Jakarta -- PT Eratex Djaja Tbk. mengalami rugi bersih hingga Rp 47 miliar pada 2003 akibat ditutupnya perusahaan patungan di Vietnam.

"Penutupan usaha disebabkan oleh pemberlakuan kuota garmen oleh Amerika Serikat kepada Vietnam," ujar Wakil Direktur Utama Eratex, Joseph Chan di Jakarta, kemarin. Namun, dia menyebutkan kerugian selama 2003 juga disebabkan oleh kondisi pasar yang semakin melemah dan menguatkan nilai tukar rupiah.

Eratex membuka usahanya di Vietnam sejak 2002. Namun Amerika memberlakukan kuota garmen sehingga terjadi pembatalan dari pihak pembeli dan relokasi produksi. Menurut dia, ruang usaha di Vietnam sangat sulit diprediksikan saat ini. "Saat ini kami belum mempertimbangkan Vietnam sebagai pasar potensial. Kami akan melihat setelah kuartal pertama nanti," kata dia.

Joseph optimis perusahaan ini akan segera membukukan keuntungan. Sampai kuartal pertama 2004, Eratex membukukan laba usaha sebesar Rp 6,4 miliar dari sebelumnya rugi Rp 1,1 miliar periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pendapatannya mencapai Rp 88,3 miliar atau turun dari Rp 113,9 miliar. yandi mr



Eratex Tutup Usahanya di Vietnam

Jakarta -- PT Eratex Djaja Tbk. mengalami rugi bersih hingga Rp 47 miliar pada 2003 akibat ditutupnya perusahaan patungan di Vietnam.

"Penutupan usaha disebabkan oleh pemberlakuan kuota garmen oleh Amerika Serikat kepada Vietnam," ujar Wakil Direktur Utama Eratex, Joseph Chan di Jakarta, kemarin. Namun, dia menyebutkan kerugian selama 2003 juga disebabkan oleh kondisi pasar yang semakin melemah dan menguatkan nilai tukar rupiah.

Eratex membuka usahanya di Vietnam sejak 2002. Namun Amerika memberlakukan kuota garmen sehingga terjadi pembatalan dari pihak pembeli dan relokasi produksi. Menurut dia, ruang usaha di Vietnam sangat sulit diprediksikan saat ini. "Saat ini kami belum mempertimbangkan Vietnam sebagai pasar potensial. Kami akan melihat setelah kuartal pertama nanti," kata dia.

Joseph optimis perusahaan ini akan segera membukukan keuntungan. Sampai kuartal pertama 2004, Eratex membukukan laba usaha sebesar Rp 6,4 miliar dari sebelumnya rugi Rp 1,1 miliar periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pendapatannya mencapai Rp 88,3 miliar atau turun dari Rp 113,9 miliar.

Sampai 31 Maret ini, Eratex menetapkan kurs dolar sebesar Rp 8.908. Joseph mentargetkan pendapatan sebesar Rp 458,8 miliar selama 2004. Sementara laba bersihnya ditargetkan mencapai Rp 42,4 miliar dengan rata-rata kurs dolar Rp 8.500.

Menurut dia, target ini didukung stabilnya harga bahan baku atau kapas. Harga kapas mencapai 70 sen dolar per pon dari sebelumnya 50 sen dolar per pon. Sampai kuartal pertama tahun ini, harga kapas menjadi 60 sen dolar per pon dan diperkirakan harga ini akan terus stabil selama 2004. yandi mr--tnr



Bea dan Cukai Akan Sulit Lakukan Pengawasan di Bitung

JAKARTA � Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrahman mengaku, sulit melakukan pengawasan terhadap arus barang yang akan keluar dari Bitung, jika kotamadya di Sulawesi Utara ini menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Menurut dia, akan banyak tempat-tempat bagi barang keluar yang sulit dijangkau Bea dan Cukai. �Kalau jadi kota terbuka, berdasarkan pengalaman kami, pasti ada masalah. Bea dan Cukai sulit mengawasi rembesan-rembesan barang-barang yang keluar," kata Eddy di Jakarta kemarin dalam dengar pendapat dengan DPR.

Karena itu, perlu dipikirkan matang-matang menjadikan Bitung sebagai kawasan dan pelabuhan bebas seperti yang sudah dilakukan di Batam dan Sabang. Apalagi, meskipun Sabang sudah dibuka sebagai kawasan bebas, tetap tidak ada investasi sama sekali yang masuk ke sana.

Eddy menyarankan, Bitung dijadikan seperti Portland, Malaysia. Pemerintah Malaysia tidak mengembangkan seluruh kota Portland menjadi kawasan bebas, tapi hanya pelabuhannya saja. Dengan model itu, kawasan di sekitar pelabuhan Bitung, bisa dijadikan daerah steril yang dipagari. Di daerah ini kegiatan industri dan perdagangan dilakukan tanpa ada intervensi aturan kepabeanan.

Di kawasan bebas ini pabrik-pabrik bisa dibangun. Barang-barang impor yang masuk tidak akan dikenakan bea dan pajak. Begitu juga aktivitas perdagangan yang terjadi di kawasan itu. Baru barang-barang yang keluar akan dikenakan bea dan pajak. �Pengawasan terhadap arus barang yang keluar akan mudah kalau kawasan itu dipagari,� katanya.

Menurut dia, Bitung sangat tepat dikembangkan dengan konsep seperti itu. Apalagi, Bitung berhubungan langsung dengan samudera Pasifik dan pantai Barat Amerika. Lalu di bagian Utara langsung dengan Jepang, barat dengan negara-negara Asia, sedangkan di Selatan dengan Australia. Letaknya yang strategis dapat mengundang investor masuk. ss kurniawan



Situs Pemerintah Dinilai Hanya Sebagai Simbol

JAKARTA � Information and Communication Technology Watch (ICT Watch) menilai, fungsi situs kepemerintahan cenderung bergeser dari tujuan mengefisienkan roda pemerintahan ke sekedar simbol sadar teknologi informasi. Bahkan tidak jarang, menjadi ajang bisnis jual-beli piranti lunak dan keras belaka.

Koordinator ICT Watch Donny B.U. mengungkapkan, dari ratusan situs pemerintahan yang diteliti, banyak situs yang menampilkan data-data usang, dalam kondisi sedang dibangun, atau aksesnya terlalu lambat. �Dan tidak ada fitur bagi masyarakat berinteraksi dengan aparat pemerintahan,� kata Donny di Jakarta kemarin dalam diskusi mengenai pengelolaan situs kepemerintahan.

Menurut Donny, ada beberapa kelemahan di situs kepemerintahan yang perlu diperbaiki, antara lain situs pemerintah sangat senang mengedepankan profil pejabat setempat daripada informasi yang dibutuhkan warga seperti berita terkini dan tata cara pengurusan KTP.

Selain itu, situs kepemerintahan gagal menyediakan kebutuhan masyarakat pengakses seperti tidak adanya fitur untuk memberi masukan dan berinteraksi dengan pejabat terkait. Padahal, warga berharap bisa berinteraksi langsung dengan menteri. �Meski nanti yang menjawab hanya staf, tidak apa. Yang penting, ada komunikasi dua arah,� katanya.

Meskipun beberapa situs ada yang menyediakan fitur untuk memberi masukan ke pemerintah, ternyata tidak direspon dengan baik oleh pengelola situs, seperti yang terjadi di situs www.jakarta.go.id milik pemerintah daerah DKI Jakarta. Akibatnya, situs itu malah menjadi bahan cemoohan masyarakat pengakses.

Donny memberikan pujian terhadap situs www.jogja.go.id milik pemerintah daerah Yogyakarta dan www.denpasar.go.id milik pemerintah daerah Bali merupakan situs yang ideal. Poin yang membuat keduanya unggul adalah fitur pelayanan masyarakat yang aktif. �Di Yogyakarta misalnya, ada Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan,� katanya. ucok ritonga-tnr



Bank BDB dan Asiatic Diminta Segera Selesaikan Kewajiban

JAKARTA -- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution menegaskan, keputusan Bank Indonesia untuk membekukan Bank Dagang Bali (BDB) dan Bank Asiatic sudah bulat. "Bisa saja mereka menuntut ke pengadilan, tapi sampai kiamat juga tidak akan bangkit lagi itu bank," ujarnya kepada Tempo News Room kemarin.

Menurut Anwar, keputusan BI untuk membubarkan BDB dan Bank Asiatic dilakukan bukan hanya pertimbangan kesulitan likuiditas semata, tetapi juga karena adanya temuan tentang adanya praktek penyimpangan yang dilakukan manajemen kedua bank. Selain itu, kata dia, keputusan pembubaran tersebut merupakan langkah terakhir setelah sebelumnya dilakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk menyelamatkan kedua bank itu. "Mereka sendiri sudah lempar handuk (menyerah), mau bagaimana lagi," katanya.

Dia meminta kepada pemegang saham BDB dan Bank Asiatic untuk segera melunasi kewajiban kepada karyawan dan pihak lain serta membantu tim likuidasi BI untuk melakukan verifikasi. "Sudah saya bilang berkali-kali. Mereka cuma buang-buang uang dan waktu. Uang mereka bakal habis untuk membayar pengacara," ujar Anwar.

Seperti diketahui, BDB melakukan gugatan wanprestasi terhadap empat bank berkaitan dengan penutupan badan usaha oleh BI. Selain itu, BDB juga akan melakukan gugatan perlawanan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, yang menguatkan keputusan pembekuan badan usaha bank milik I Gusti Made Oka. BDB juga akan melakukan gugatan kepada BI.

Juru bicara BDB, Dodi S kadir mengatakan, BI sangat tergesa-gesa menutup banknya. Padahal bank tersebut masih memiliki dana sebesar Rp 1,22 triliun yang ditempatkan di Bank CIC (Rp 112 miliar), Bank Eksekutif (Rp 50 miliar), Bank NISP (Rp 152 miliar), dan Bank Asiatic (Rp 908 miliar). Akibat penutupan tersebut, BDB tidak dapat menarik dananya. Amal ihsan-tnr