Republika - Pihak Ketiga Terlibat Impor Beras

Rabu, 15 Pebruari 2006.

Pihak Ketiga Terlibat Impor Beras












JAKARTA -- Tim investigasi impor beras Fraksi PKS menemukan indikasi adanya pihak ketiga dalam proses impor beras dari Vietnam. Selain itu, tim juga memperoleh data mengenai selisih harga beras sebesar 0,5 dolar AS per ton. Menurut anggota Komisi IV DPR, Tamsil Linrung, karena proses impor beras bersifat government to government (G to G), seharusnya tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Namun yang terjadi, tim investigasi mendapatkan data adanya pihak ketiga dalam proses impor tersebut. ''Mereka berlaku sebagai agen, bahkan ada yang sebagai perorangan,'' kata Tamsil, di Jakarta, Selasa (14/2). Tamsil juga menyoroti sikap Kedutaan Besar RI (KBRI) di Vietnam. Kalau impor ini dilakukan secara G to G, ujar Tamsil, semestinya KBRI mengetahuinya. Namun, KBRI mengaku tidak terlibat. Hal senada dikemukakan anggota tim investigasi FPKS, Soeripto. Ia mengaku kesulitan mendapatkan data karena Konjen RI di Vietnam tidak bisa mempertemukannya dengan Vietnam Southern Food Corporat!
ion (Vinafood) -- eksportir beras asal Vietnam. Lebih lanjut, Soeripto mengatakan, selisih harga 0,5 dolar AS per ton dalam proses impor beras yang dilakukan Bulog, adalah antara harga beras dari eksportir Vietnam, dengan data harga yang diberikan surveyor di Indonesia. Harga beras sesampainya di pelabuhan tujuan (CIF -- cost, insurance, and freight) sebesar 280,5 dolar AS per ton. Sedangkan harga beras impor menurut surveyor 281 dolar AS per ton. ''Harga itu hasil negosiasi bukan tender, tidak apa-apa. Tapi kami berharap kalau bisa dilakukan tender seperti yang dilakukan Filipina,'' kata Soeripto. Pada 2006, kontrak ekspor beras yang ditandatangani Vinafood sebesar 150 ribu ton. ''Kami tidak tahu apakah ada perusahaan lain yang mengekspor beras ke Indonesia di luar Vinafood,'' katanya. Berdasarkan keterangan yang diperolehnya, Vinafood berencana mengekspor satu juta ton beras pada tahun ini. Ekspor itu terdiri atas 300 ribu ton ke Filipina, 150 ribu ton ke Indonesia, da!
n sisanya antara lain ke Timur Tengah. Menurut Soeripto, pihak!
nya akan
mengajak serta FPDIP bertemu dengan Dirut Perum Bulog, hari ini. Mereka juga akan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai. Klarifikasi ke Bulog, kata Tamsil, untuk mengetahui jumlah beras impor yang sudah masuk ke Indonesia. Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, menyambut baik keinginan FPKS untuk mengklarifikasi hasil temuan mereka. Suatu temuan, ungkapnya, belum tentu benar bila sumber datanya tidak akurat. ''Sudah seharusnya sebuah temuan dikonfirmasi,'' katanya. Ini penting untuk menghindari tujuan yang mengada-ada, bahkan mungkin berujung pada fitnah.
( dwo/c33/ant )