Republika - Indonesia Angkat Peran Organisasi Regional di DK PBB

Sabtu, 27 Oktober 2007.

Indonesia Angkat Peran Organisasi Regional di DK PBB






Selama menjabat presiden DK PBB, Indonesia akan fokus pada kualitas daripada kuantitas.





JAKARTA -- Indonesia meyakini organisasi regional dan subregional bisa memainkan peran lebih besar dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Secara khusus, mereka bisa mengurangi kesenjangan antara kesepakatan internasional dengan realitas regional. ''Indonesia akan menampilkan peran organisasi regional dan subregional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional pada debat terbuka di Dewan Keamanan (DK) PBB,'' kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Desra Percaya, Jumat (26/10), dalam temu pers terkait posisi Indonesia sebagai presiden DK PBB selama sebulan pada November. Desra mengatakan sejak Januari hingga Oktober, negara yang menduduki kursi presiden DK PBB, kecuali Amerika Serikat (AS) dan Cina, selalu menggelar debat terbuka atas isu-isu tematik. Desra menegaskan Indonesia akan menggunakan posisinya untuk menggelar debat tersebut, meski bukan menu wajib, dengan mengundang sejumlah organisasi regional dan subregional seperti ASEAN, Uni Er!
opa (UE), Uni Afrika (UA), League of Arab States, Gulf Council Countries (GCC), South Asian for Regional Cooperation (SAARC), dan Organisation of American States. Ia mengatakan debat tersebut merupakan kesempatan bagi negara anggota DK PBB dan organisasi regional-subregional untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan peranan serta kerjasama. Peran mereka, katanya, bisa mengurangi beban PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Desra mengatakan Indonesia akan mengedepankan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Adapun masalah yang akan diperdebatkan adalah diplomasi preventive diplomacy, bertukar nilai (sharing of norms), penjagaan keamanan regional, dan menumbuhkan saling percaya (confidence building measure atau CBMs). Hasilnya diharapkan dalam bentuk Presidential Statement yang memuat kerjasama antara organisasi regional dan PBB. Desra mengatakan sejumlah agenda telah dirumuskan Indonesia selama menduduki posisi presiden DK PBB. Ini adalah yang kedua kalin!
ya sejak 1996 Indonesia menjabat posisi tersebut. Desra menamb!
ahkan po
sisi itu merupakan kesempatan yang bisa digunakan Indonesia untuk menjelaskan perubahan dan kemajuan yang dicapai pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia. Desra mengakui tugas tersebut bukan hal yang mudah karena presiden DK PBB dituntut bisa memberikan pelayanan dan fasilitas yang sama kepada semua anggota untuk bisa mencapai konsensus dan menghasilkan resolusi yang positif. Selain itu, lanjutnya, Indonesia harus menghadapi tantangan bahwa DK PBB dianggap hanya mampu menghasilkan resolusi tanpa hasil yang jelas. ''Dengan kondisi ini, Indonesia akan fokus pada kualitas daripada kuantitas selama masa presidensi ini,'' kata Desra. Selain menggelar debat terbuka dengan isu tematik, program kerja Indonesia selama menjadi presiden DK juga mencakup hal-hal yang bersifat konsultasi (mencakup isu-isu mengenai Lebanon, Eritrea/Ethiopia), perdebatan isu Bosnia-Herzegovina, perlindungan penduduk sipil, Timur Tengah, Kongo (MONUC TCC), dan isu lain yang be!
lum ditentukan waktu dan bentuk pembahasannya seperti masalah Somalia, UNAMID, Darfur, UNIOSIL, misi DK PBB ke Timor Leste, dan non-proliferasi, khususnya masalah Iran. Desra, yang direktur Kerjasama Internasional dan Perlucutan Senjata Deplu, mengatakan di luar agenda tersebut tidak tertutup kemungkinan dibahas isu lain. Hal itu dimungkinkan karena DK PBB sendiri secara umum telah mempunyai jadwal atas sejumlah isu yang tidak tergantung pada negara yang menjabat presiden DK PBB. n lan
( )