KoranTempo - Rapat Konsultasi Tak Hilangkan Ancaman Impeachment

Sabtu, 12 Maret 2005.
Rapat Konsultasi Tak Hilangkan Ancaman ImpeachmentSOLO - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan tidak mungkin akan berakhir dengan impeachment (pemakzulan) bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini terjadi apabila di dalam rapat paripurna Selasa mendatang (15/3), mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap pada pendiriannya menolak keputusan pemerintah tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Reformasi, Zaenal Ma'arif, kekuatan pendukung hak angket, yang bisa membawa ke arah pemakzulan, untuk masalah kenaikan harga BBM saat ini masih seimbang. Tapi bisa jadi akan membesar bila dalam rapat konsultasi dengan Presiden, Senin (14/3) mendatang, penjelasan dari Presiden tidak memuaskan.

"Kalau anggota tetap tidak puas, paripurna yang diagendakan keesokan harinya bisa saja fraksi-fraksi menyatakan penolakannya," ujar Zaenal kepada Tempo kemarin. "Kalau itu yang terjadi, DPR secara kelembagaan juga akan membuat keputusan menolak keputusan pemerintah tersebut," ujarnya. Bila pemerintah bertahan dengan keputusan tersebut, kata Zaenal, yang berhak menguji adalah Mahkamah Konstitusi. "Proses impeachment menjadi terbuka peluangnya," katanya.

Dalam rapat Kamis (10/3), DPR sepakat akan membahas masalah kebijakan Presiden menaikkan harga BBM akibat pencabutan subsidi dalam rapat paripurna Selasa (15/2). Sementara itu, sehari sebelumnya, DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden setelah mendapat surat permintaan dari Sekretariat Negara untuk konsultasi masalah kenaikan harga BBM dan perbatasan RI-Malaysia.

"Karena kesibukan Presiden, rapat akan dilakukan pada Senin pukul 19.00 WIB dan diperkirakan berakhir pukul 24.00 WIB," kata Ketua DPR Agung Laksono.

Di dalam rapat paripurna, kata Agung Laksono, DPR akan membicarakan surat-surat masuk, yaitu surat pengajuan hak angket penyelidikan gula ilegal dan hak angket penyelidikan kenaikan BBM yang diajukan 31 anggota DPR dari tujuh fraksi.

Mengenai masalah hak angket kenaikan harga BBM, menurut Agung, fraksi-fraksi di DPR akan memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga BBM. Namun, Agung menegaskan bahwa rapat paripurna tak akan langsung memutuskan sikap DPR. Menurut dia, sikap DPR baru akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.

"Respons Dewan baru disampaikan dalam paripurna berikutnya karena DPR dalam hal ini Komisi XI, Komisi VII, dan Panitia Anggaran akan mendalaminya lebih dulu," kata Agung.

Meski belum akan ada sikap resmi DPR hingga rapat paripurna mendatang, Zaenal Ma'arif yakin bahwa rapat konsultasi akan berlangsung keras. "Forum konsultasi mungkin akan berlangsung keras karena sikap-sikap fraksi selama ini cenderung menolak," ujarnya. Dan ini yang membuat Zaenal yakin bahwa jalan menuju pemakzulan masih terbuka.

"Petanya sekarang ini, ya fifty-fifty antara yang menolak dan menyetujui (kenaikan harga BBM). Kalau banyak yang menolak, bisa dipastikan MK harus turun tangan untuk memberikan penilaian konstitusional apakah terjadi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah," kata Zaenal.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB yang mengusung usulan hak angket masalah kenaikan harga BBM, Ali Masykur Musa, lebih yakin soal masa depan hak angket ini. Menurut Ali, rapat konsultasi DPR dengan Presiden tidak akan terlalu berpengaruh terhadap sikap yang akan diambil oleh fraksi DPR. "Rapat konsultasi tidak akan terlalu efektif untuk mempengaruhi fraksi," ujarnya. Ada tujuh dari 10 fraksi di DPR yang anggotanya ikut menandatangani usulan hak angket

Menurut Ali, fraksi-fraksi sangat bisa memahami keinginan pemerintah untuk dapat mempengaruhi fraksi dalam menentukan sikapnya. Tapi dia sangat yakin independensi Fraksi PKB, PDIP, PBR, PDS, dan PAN tidak dengan mudah goyah. "Saya yakin fraksi tidak akan gegabah untuk langsung mengubah sikapnya," ujar Ali.

Berbeda dengan Ali, Ketua Fraksi PAN Abdillah Toha menyatakan bahwa bisa jadi rapat konsultasi mengubah peta. "Belum tahu, kalau penjelasan pemerintah masuk akal, ya mungkin bisa mempengaruhi kedudukan fraksi, dan juga sebaliknya," ujarnya. imron rosyid/purwanto/tri susanti